Saling tukar cindera mata antara Sekda Medan dengan Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat

APBD 2020 untuk biaya PBI Rp111 miliar lebih. Dengan kenaikan BPJS mulai Januari  Pemko Medan butuh tambahan anggaran Rp 100 miliar.

Medan-Intipnews.com:“Akibat belum dibayarnya tunggakan Rp19 miliar, terus terang membuat kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, RSUD Pirngadi Medan tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji  pegawai non– ASN,” kata Plt Walikota Medan H Akhyar Nasution.

Akhyar menyebutkan hal itu diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman. Berharap agar BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan Rp19 miliar. Sebab, dengan belum dibayarnya tunggakan tersebut berimbas pada operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan itu.

Ungkapan sekaligus keluhan ini disampaikan Sekda ketika menerima kunjungan jajaran BPJS Kesehatan Pusat  yang dipimpin  Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama di Balaikota Medan, Kamis 14 November 2019.

Sebelumnya beberapa kali pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Medan dilakukan, tidak ada solusi terkait pembayaran tunggakan Rp19 miliar tersebut. Selain tunggakan BPJS Wiriya juga mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden [Perpres] No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020  akan memberatkan APBD Kota Medan.

Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570 orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran [PBI]. Dengan kenaikan tersebut, jelas Sekda, iuran peserta PBI yang semula Rp 23.000/bulan meningkat menjadi Rp 42.000/bulan sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp19.000.

Sedangkan untuk APBD 2020 sudah disahkan DPRD Medan, ungkapnya, Pemko Medan menganggarkan Rp111 miliar lebih untuk peserta PBI. “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Untuk itu Sekda sangat menyambut baik kedatangan jajaran BPJS Kesehatan Pusat. Diharapkannya, kedatangan itu dapat menyelesaikan persoalan BPJS, salah satunya tunggakan  Rp19 miliar.

BPJS Mengatasi Gagal Bayar

Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM menyebutkan, tujuan kedatangan mereka, selain ingin berkomunikasi, juga mencari solusi guna menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan di Kota Medan.

Diakuinya, tidak hanya dengan RSUD Dr Pirngadi, BPJS Kesehatan juga punya tunggakan dengan rumah sakit lainnya di Indonesia. “Tunggakan itu kita sebut gagal bayar [utang]. Sampai Oktober 2019, gagal bayar BPJS Kesehatan secara nasional dengan seluruh rumah sakit di Indonesia sebesar Rp 19 triliun. BPJS Kesehatan akan menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut,” ungkap Bayu.

Upaya untuk mengatasi gagal bayar tersebut, jelas Bayu, diantaranya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp 23.000/bulan naik menjadi Rp.42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp.51.000/bulan menjadi Rp 110.000/bulan dan Kelas 1 yang semula Rp 80.000/bulan menjadi Rp 160.000/bulan.

Kemudian, tambahnya, melalui suntikan dana dari pemerintah. Menurut Bayu, pemerintah dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan dana sebesar Rp 9 triliun kepada BPJS kesehatan untuk mengatasi gagal bayar tersebut.

Suntikan Pemerintah Rp 9 triliun

“Sisa gagal bayar yang Rp 10 triliun lagi  sudah kita carikan solusi untuk membayarnya,” ungkapnya. Mendengar penjelasan Bayu Wahyudi, sangat berharap agar suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 9 triliun, diantaranya  digunakan untuk membayar tunggakan dengan RSUD Dr Pirngadi.

Pertemuan juga dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah [BPKAD] Kota Medan T Ahmad Sofyan, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, RSUD Dr Pirngadi, Bappeda Kota Medan serta unsur BPJS Kesehatan Cabang Medan.

Pertemuan diakhiri dengan saling tukar cindera mata antara Sekda dengan Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat tersebut.

  • Laporan Roni Neliati 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here