OLEH TEDDY MIHELDE YAMIN *

Idealnya  revitalisasi  mampu  bertahan mengikuti tuntutan zaman untuk jangka waktu yang lama, 50 tahun bahkan 100 tahun ke depan

Intipnews.com:SUMBU seniman–pekerja seni, sastrawan, bahkan budayawan beberapa hari terakhir ini tampak menyala. Terjadi pro-kontra merespon revitalisasi pesat kesenian Taman Ismail Marzuki [TIM] Jakarta. Mereka yang terlibat dengan kehidupan TIM tergugah.

Ada yang membentang spanduk menolak, ada pula yang diam mengamati sambil “wait and see“, atau malah ada yang apatis. Dunia yang luas, seketika sempit. Penasaran membuncah,  kaki melangkah mencari tahu lebih jauh,  ada apa sesungguhnya di balik kisruh revitalisasi TIM  tersebut.

Mengikuti suara hati dan naluri saya mencoba mendekati beberapa seniman, pekerja seni  [dalam arti sebenarnya] yang selama ini  berkegiatan  atau  beraktivitas mengurus kesenian di Jakarta. Sebut saja  Pengurus Dewan Kesenian Jakarta [DKJ] periode aktif.

Berlanjut pada kesempatan lain beberapa pemimpin group kesenian, termasuk  kelompok teater ‘terkemuka’ negeri ini. Kelompok yang terus  konsisten berproduksi dan menjaga penontonnya. Salah satu seniman  yang  masih terus bekerja mempertahankan eksistensinya dengan  berkarya,  memiliki penonton setia serta berada dalam sistem.

Memangnya ada yang di luar sistem? Karena ada istilah ‘sumbang’ lain yang  juga terdengar, yaitu ‘seniman di bawah baliho”. Dari serangkaian diskusi informal, akhirnya sampailah  kami pada sebuah kesimpulan, ternyata sangat sederhana: ngamuknya barisan sakit hati karena merasa ditinggalkan yang dikemas dengan berbagai isu sensitif bagi seniman yang seolah tak bisa dibicarakan lagi.

Ditinggalkan pihak Pemrov DKI Jakarta dan Jakpro. Padahal semula terlibat aktif bahkan diantaranya telah mengantongi SK. Hal ini diakui sendiri oleh Arie F Batubara, mantan jurnalis yang lebih dikenal sebagai pengamat teater dan pernah duduk di Komite Teater DKJ pada tahun 2003-2006, sebagai salah seorang inisiator penolakan tersebut.

“Sesungguhnya saya yang memulai, mengompori teman-teman seniman, membuka persoalannya kepada mereka. Kalau tak saya  buka, mereka juga tak mengerti. Dan saya lakukan itu, bukan karena ada pesanan  dari pemilik hotel sekitar.  Lalu, kenapa saya lakukan?  Apakah karena saya Ahoker dan benci Anies?’,” tuturnya bersemangat.

Dia melanjutkan. “Bukan. Saya bahkan tak suka Ahok, meskipun  saya tak  termasuk  dalam barisan  yang tergolong pendukung Anies,” tukasnya. Mengenai alasan pihak Pemrop DKI/ Jakpro meninggalkan, bisa jadi subjektif. Tetapi, ya begitulah kekuasaan. Kekuasaan bisa jadi kejam bagi pihak yang tak sejalan.

Sebab kebenaran selalu diklaim sebagai miliknya, serasa absolut. Akhirnya masuk akal, jika ada yang ‘dongkol’ naik ke ubun-ubun, mungkin sesuatu yang semestinya dalam genggaman, kini menguap tak bersisa. Dalam  perjalananku mencari tahu itu, terdengar  juga banyak harapan  sederhana dari berbagai pihak.

Misalkan; “Seharusnya si pulan lebih banyak intropeksi, pasti ada sebab dan akibat yang akhirnya pihak penguasa tak lagi  menyertakannya masuk saat tahap implementasi. Bisa jadi ada yang merasa ‘jengah’.  Tetapi,  menurut info terpecaya, pihak terkait belakangan menyadari bahwa  mereka ‘salah kamar’. Sementara Anies disyukuri karena  bermain di dua kaki, akhirnya  berisiko ‘ketula’ sendiri.

Kini faktanya konfrontasi terbuka. Pihak yang merasa ditinggalkan menggalang perlawanan, menghimpun kekuatan ‘ekstra’ dengan mengompori seniman di luar institusi resmi yang ada. Sayangnya meluncur berbagai  cemooh dan ejekan  tak senonoh, bahkan di tempat terbuka di depan publik.

Tampaknya sukses membuat kegaduhan. Ketika  cara  ini yang dipilih, akhirnya  terjebak, bagaikan aksi demonstran jalanan. Lengkaplah sudah. Apakah  simpati  didapat? Mungkin sebaliknya.

Salahnya dimana? Di Republik kita ini, lazim tidak ada yang salah. Semua orang punya hak bersuara. Semua orang selalu merasa benar. Aksi menimbulkan reaksi, itu pasti. Kalau mau dilihat lebih dalam lagi, bisa dilihat siapa saja yang terlibat di aksi tersebut? Apakah semua pemangku kepentingan terlibat? Siapa yang  membubuhkan tanda tangan? Apakah  semua stakeolder resmi  terlibat?

Apakah ‘para  dewa’ seni dan kebudayaan [semisal Kang Ayip Rosidi, anggota seumur hidup] Akademi Jakarta, IKJ, Dewan Kesenian Jakarta, kelompok kelompok kesenian sebagai ‘stakeholder’ TIM tersebut ikut  mendukung  dalam ‘prakarsa’ tersebut?  Yang terdengar justru mereka mempertanyakan ‘standing position’ kelompok yang berseberangan tersebut.

Sebenarnya, apa yang dilakukan Anies saat ini, hanya mengeksekusi program lama yang sudah digulirkan sebelumnya waktu periode Ahok berkuasa.  Pada era Gubernur Djarot Saiful Hidayat, tepatnya Oktober 2017, TIM juga telah direvitalisasi. Pekerjaan revitalisasi yang dilakukan di era Djarot meliputi perbaikan Gedung Teater Jakarta, Gedung Graha Bakti Budaya serta Plaza Teater Jakarta.

Bisa dipastikan apa jadinya saat berbagai kepentingan dan alasan bersatu, berbalik arah mengatasnamakan ‘Komunitas Seniman Jakarta’. Apalagi  ketika kepentingan dan kekuatan politik sudah ditarik masuk ke dalamnya.

Tak perlu waktu lama  untuk tahu siapa mereka masing-masing,  termasuk yang pernah disebutkan  seniman pendukung Anies yang berbalik arah. Masing masing punya tujuan  dan agenda sendiri.  Sebagian seniman tidak mengerti juga tentang arti kehadirannya yang dimanfaatkan  untuk memperkuat ‘legitimasi’ kelompok tersebut.

Akhirnya kompor pun meledak, barangkali karena sudah terlalu panas dan terlalu banyak bahan bakar gas di sekitar. Tetapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur.

‘Arts Center’

Akhirnya kompor pun meledak, barangkali karena sudah terlalu panas dan terlalu banyak bahan bakar gas di sekitar. Tetapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Terkait dengan  Arts Center atau pusat  seni yang diperdebatkan, ‘confirmed’  berbeda dari galeri seni atau museum seni.  Walau di sebagian negara Arts Center tersebut berpusat pada Komplek Museum.

 

Pusat seni adalah pusat komunitas fungsional dengan kewenangan khusus untuk mendorong praktik seni dan untuk menyediakan fasilitas seperti ruang teater, ruang galeri, tempat pertunjukan musik, area lokakarya, fasilitas pendidikan, peralatan teknis, dll. Sedangkan mengenai  ‘penolakan’  yang  dikaitkan dan membandingkan dengan Arts Center di luar negeri yang juga tidak mandiri.

Kok rasanya tidak sepenuhnya benar juga. Misalkan di Amerika Serikat, Arts Center umumnya adalah ‘perusahaan’ yang diarahkan untuk mengekspos, menghasilkan, dan membuat ‘pembuatan karya seni’ yang dapat diakses oleh individu yang tertarik pada seni, atau bangunan yang disewakan terutama kepada seniman, galeri, atau perusahaan yang terlibat dalam pembuatan seni.

Sebab itu muara karyanya lebih modern,  terbuka dan liberal. Mereka harus mandiri, dengan sedikit subsidi dan masing masing negara menjalankan caranya sendiri. Sebaliknya di Inggris, pusat-pusat seni dimulai setelah Perang Dunia II dan berangsur-angsur berubah dari tempat-tempat kelas menengah berkumpul [sekitar 1960-an dan 1970-an], pusat-pusat alternatif dan akhirnya pada tahun 1980-an melayani seluruh masyarakat dengan program yang memungkinkan akses lebih luas.

Benar bahwa di seluruh Eropa, umumnya sebagian besar pusat seni didanai pemerintah, karena mereka dianggap memiliki pengaruh positif pada masyarakat dan ekonomi [menurut filosofi model Rhineland]. Padahal semula banyak organisasi-organisasi itu awalnya di tahun 1970-an hingga 1990-an hanya sebagai ruang jongkok  yang kemudian disahkan.

Sementara Arts Center di Tokyo  beda lagi gayanya, kita kenal Rappongi. Sebuah tempat di Minato, Tokyo yang memiliki berbagai wajah dan terkenal di kalangan internasional. Sebelumnya, area ini terkenal dengan image tempat hang-out tamu VIP atau performer, namun sejak subway Oedo Line mulai beroperasi, nuansanya berubah.

Akses ke sini menjadi lebih mudah, dan ditambah dengan dibangunnya fasilitas berskala besar seperti Roppongi Hills dan Tokyo Midtown, mulai berkumpul berbagai macam orang dan membuat area ini diakui sebagai pusat budaya urban. Apakah lantas Tokyo dan Jepang jadi tercerabut dari akarnya?

Sedangkan Arts Center di Beijing, ada di 798 Art zone [Dashanzi Art District]. Kawasan ini terkenal dengan gedung-gedung tua yang dibangun pada pertengahan tahun 1950-an, tapi kemudian daerah ini disulap menjadi daerah seni dan menjadi ikon kota Beijing yang sedikit unik.

Arts Center di Barcelona Spanyol, dapat mengunjungi  berbagai tempat artsy yang mempunyai keunikannya masing-masing. Salah satu diantaraya adalah Barcelona Contemporary Art Museum [MACBA], The Picasso Museum, The Miro Foundation dan MNAC Cataloni’s National Art Museum [MNAC].

Jika di Beijing mempunyai contemporary art, Barcelona hanya punya yang namanya Street Art yang begitu populer. Jalan-jalan di Barcelona dihias oleh tangan-tangan terampil para seniman. Bahkan, banyak pemilik toko yang mempunyai artis muralnya sendiri.

Jadi, Arts Center  tidak ada standarnya, masing masing berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya dan masyarakatnya sendiri. Dibangun dengan konsep yang sesuai visi masyarakatnya. Tetapi idealnya  revitalisasi  mampu  bertahan mengikuti tuntutan zaman untuk jangka waktu yang lama, 50 tahun bahkan 100 tahun ke depan. *

   *  Penulis adalah, Peneliti dari Cikini Studi dan alumni Notthingham University, Inggris.

 * Setiap karya tulis opini disiarkan di kolom Kontemplasi ini, menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini, maka sesuai aturan pers dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis opini. Dan Redaksi akan menyiarkan tulisan tersebut secara berimbang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here