Terdakwa menyalami dan merangkul korban atau Walikota Gunungsitoli

Gunungsitoli-Intipnews.com:Sidang pencemaran nama baik Walikota Gunungsitoli, Sumatera Utara Lakhomizaro Zebua digelar di Pengadilan Negeri [PN] Gunungsitoli, Selasa 28 Januari 2020.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Merry Dona Pasaribu, SH, MH menghadirkan korban atau Walikota Gunungsitoli sebagai saksi korban dengan terdakwa Fa’ahakhododo Mendrofa alias Ama Minte.

Pada proses sidang, terdakwa membantah jika dia telah mencemarkan atau menyerang kehormatan Walikota Gunungsitoli melalui media sosial Facebook. Dia mengaku tidak pernah menyebut nama korban atau Walikota Gunungsitoli dalam statusnya, dan tidak ada itikad jahat kepada korban karena korban masih keluarga.

Semua status pada akun facebook-nya yang dituding mencemarkan nama baik Walikota menurut dia hanya iseng-iseng dan untuk mengingatkan saja.

Namun dia akan bersedia melakukan perdamaian dengan korban dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya jika demi hukum dan atas dasar kesadaran sendiri.

Sebelumnya, Walikota Gunungsitoli atau korban mengaku sangat terhina atas perbuatan terdakwa, karena menurut dia terdakwa melalui akun facebook-nya membuat status yang menyerang dia dan keluarganya.

Dia mau berdamai dengan terdakwa jika terdakwa mau membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Sebelum menutup sidang, ketua majelis hakim memberitahu kepada terdakwa jika perdamaian tidak menghilangkan perkara, tetapi akan menjadi pertimbangan hukum.

Selain Walikota Gunungsitoli, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Eliksander Siagian juga menghadirkan dua saksi lainnya pada persidangan.

Saksi tersebut adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli Viktor Gea dan staff Yuliaman Telaumbanua.

Dari Jaksa Penuntut Umum diketahui terdakwa dikenakan pasal 45 ayat 3 jo, pasal 23 ayat 3 undang undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016.  Tentang perubahan undang undang republik indonesia 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda.

  • Laporan Irwanto Hulu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here