Presiden RI, Joko Widodo. Foto Istimewa

Masyarakat terdampak ekonominya akibat Covid 19 jumlahnya puluhan juta. Pemerintah sudah meningkatkan bantuan, tetapi tidak seimbang dengan banyaknya rakyat yang menjadi miskin,…

Jakarta-Intipnews.com:Ketua Komisi 8 DPR RI Yandi Susanto mengharapkan pemerintah benar-benar serius dalam penyaluran bantuan sosial [Bansos] bagi masyarakat terdampak Covid-19. Sebab, sudah ada kantor desa di Banten yang dibakar gara-gara bansos ini.

Hal ini disampaikan Yandri saat dimintai tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo [Jokowi] yang mengeluhkan masih minimnya bantuan sosial yang tersalurkan kepada rakyat dan meminta tiga menterinya bergerak cepat.

“Saya hari ini berkunjung ke tiga desa di Serang, Banten, bertemu dengan para kepala desa sekalian reses dan bagi sembako. Memang kekacauan, kesembrautan [bansos] itu terasa sekali di tingkat desa,” kata Yandri saat dihubungi, Sabtu [16/5] malam, sebagaimana dilansir JPNN.

Politikus PAN ini pun heran karena bagaimana mungkin kepala desa tidak tahu data warganya yang menerima bansos. Pasalnya, tiba-tiba saja Dinas Sosial Kabupaten Serang mengirimkan bantuan ke sejumlah orang namun kepala desanya tidak tahu data tersebut.

“Nah, akhirnya di dapil saya ada kantor desa yang dibakar kemarin. Banayak juga kepala desa yang didemo,” ucap Yandri. Kondisi itu menurut wakil ketua umum PAN ini, terjadi karena pemerintah menganggap remeh masalah ini.

Terlebih lagi dia melihat ada persoalan serius dari komunikasi Presiden Jokowi yang tidak nyambung dengan rakyat. “Maksud saya begini, Pak Jokowi sampaikan masyarakat akan dapat BLT Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut,” katanya.

Ini jelas Yandri, yang disampaikan Jokowi dipahami oleh rakyat di bawah, bahwa masyarakat semuanya dapat, dan cara mendapatkannya gampang tidak bertele-tele.

Namun demikian, fakta di lapangan tidak begitu. Warga yang menerima bansos itu sedikit, dan mengurusnya berbelit-belit. Akibatnya penyaluran bantuan itu tidak tepat sasaran, jumlah penerima sedikit dan susah mencairkannya.

Yandri juga mengingatkan masyarakat terdampak perekonomiannya akibat Covid 19 itu jumlahnya lebih dari 20 juta KK. Memang pemerintah sudah meningkatkan bantuan non tunai bahan pokok dari 15,2 juta KK menjadi 20 KK penerima.

Akan tetapi hal itu tidak bisa mengimbangi jumlah rakyat yang terdampak sekarang ini. Sebab, ada kelompok masyarakat yang sebelum pandemi Covid 19 tidak termasuk golongan miskin, sekarang sudah menjadi miskin. *Itp-17

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here