Afif Abdillah Minta Pihak BPJS Kesehatan Putihkan Tunggakan Iruran

37
Afif Abdillah Minta Pihak BPJS Kesehatan Putihkan Tunggakan Iruran BPJS Kesehatan
Anggota DPRD Kota Medan, Afif Abdillah SE saat Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di Jalan Jati III, Lingkungan X, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (9/10). (Foto: Itp04)

MedanIntipnews: Anggota DPRD Kota Medan, Afif Abdillah SE telah meminta ke pihak BPJS Kesehatan untuk memutihkan tunggakan iuran BPJS bagi warga Kota Medan. Karena kondisi ekonomi yang sulit, apalagi akibat dampak pandemi Covid-19 sangat mengganggu situasi keuangan. 

“Kita banyak mendapat keluhan warga terkait tidak mendapat pelayanan kesehatan karena menunggak iuran BPJS Kesehatan mandiri. Jadi BPJS dapat membantu dengan meringankan tunggakan, misalnya yang sudah 3 tahun menunggak, cukup bayar iuran 3 bulan saja. Marilah kita saling membantu, janganlah gara-gara menunggak akhirnya tidak bisa berobat,” katanya. 

Untuk itu Afif yang juga anggota DPRD Kota Medan berjanji akan terus memperjuangkan agar seluruh warga Kota Medan dapat jaminan kesehatan gratis, yang ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sehingga masyarakat ke depannya tidak lagi takut untuk berobat ke dokter dan rumah sakit karena memikirkan biaya pengobatannya. 

Hal ini dikatakannya saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang dilaksanakannya di Jalan Jati III, Lingkungan X, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (9/10). 

Dikatakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan ini, dengan adanya Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, ini sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk merealisasikannya, karena di dalamnya dijamin hak-hak masyarakat. 

“Alhamdulillah APBD 2021 Kota Medan menambahkan sebanyak 100 ribu orang menjadi peserta BPJS gratis kelas 3 yang ditanggung Pemko Medan. Perjuangan kami adalah agar di tahun 2024 nambah 100 ribu lagi sehingga seluruh warga Kota Medan sudah dicover oleh BPJS. Karena kalau kita sehat, baru bisa bekerja mencari rezeki,” ungkap Afif. 

Ia juga meminta masyarakat memanfaatkan program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang anggarannya mencapai Rp5 miliar setiap tahunnya tidak terpakai.

“Bagi ibu-ibu yang belum tahu tentang program Jampersal tanyakan saja ke Kepala Lingkungan. Program ini sangat membantu bagi ibu-ibu yang mau melahirkan,” katanya. 

Dalam sosper yang menerapkan protokol kesehatan itu, Afif juga meminta kepada perangkat kelurahan di Kota Medan untuk proaktif dalam pendataan warga miskin, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Saat ini, pemerintah pusat telah memiliki program bantuan baru yang dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jadi, semua bentuk bantuan sosial, datanya akan diambil dari DTKS. Makanya, perangkat kelurahan harus proaktif mendata warga miskin,” katanya. 

Diketahui Perda No 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri dari XVI Bab dan 92 Pasal. Bab I Pasal 1 di ketentuan umum disebutkan, Sistem Kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Kota Medan. 

Tujuan sebagaimana tertuang pada Bab II adalah untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait, untuk  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota. * Itp04