Aset Bank Syariah Sumut Tumbuh 12,54 Persen

31

Berastagi-Intipnews.com: Deputi Direktur Pengawasan LJK2 dan Perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara Anton Purba di pembukaan kegiatan media Gathering Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara dengan media partner OJK, Kamis (7/12/2023) di mikie holiday resort Berastagi memaparkan, perkembangan perbankan syariah di Sumatera Utara yang terdiri dari 7 bank umum syariah dan 8 unit usaha syariah terus menunjukkan peningkatan yang baik. 

Pada Oktober 2023, terpantau aset bank syariah di Sumatera Utara mencapai Rp22,83 triliun dengan pertumbuhan sebesar 12,54% secara yoy. Nominal tersebut mewakili 6,70% dari total aset bank umum di Sumatera Utara, meningkat dibanding bulan akir tahun 2022, yaitu sebesar 6,43%. Peningkatan nilai aset ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah di Sumatera Utara.

Menurut Anton, dana Pihak Ketiga (DPK) yang terkumpul di bank syariah juga mengalami peningkatan. Per Maret 2023, total DPK di bank syariah mencapai Rp18,81 triliun, bertumbuh sebesar 3,20% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Total pembiayaan syariah mencapai Rp16,60 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,59% secara yoy. 

Beberapa rasio indikator kinerja juga menunjukkan pertumbuhan yang perbankan syariah di Sumatera Utara. Rasio NPF tercatat sebesar 4,62%. Sementara itu,  fungsi intermediasi perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik, terlihat dari financing to deposit ratio (FDR) yang tercatat sebesar 78,58%.

Anton juga mengatakan, perkembangan perbankan syariah memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam sistem Keuangan dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. 

Sementara itu Anton juga menyebutkan,  peningkatan penyaluran kredit dan dukungan finansial terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi aspek penting bukan hanya dalam mendukung pemulihan ekonomi namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa sektor UMKM menyerap 97% tenaga kerja secara nasional (menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  tahun  2020). 

Hal tersebut juga yang menjadi salah satu dasar bagi OJK dalam menempatkan UMKM sebagai salah satu kategori usaha berkelanjutan, sesuai POJK Keuangan Berkelanjutan (POJK No. 51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik).

Sebagai informasi singkat, Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Sejak pandemi covid-19 terjadi, sektor UMKM mengalami penurunan kinerja hingga Desember 2020 yang menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran secara masif. Dan akhirnya di awal tahun 2021, kredit bank umum kepada UMKM mulai meningkat dan terus bertumbuh pesat hingga tahun 2023.

Hal ini terlihat dari share kredit UMKM terhadap total kredit bank umum yang terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari 26,80% pada tahun 2020, 31,07% pada tahun 2021, dan sebesar 30,51% pada Oktober 2023. Adapun angka tersebut sudah melebihi angka 30% yang merupakan target share kredit UMKM nasional yang ditetapkan oleh presiden RI.

Peningkatkan share kredit UMKM tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang terus bertumbuh dengan pesat, dimana per Oktober 2023 tercatat pertumbuhan sebesar 12,45% yoy. Adapun lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit UMKM adalah perdagangan dengan porsi sebesar 45,59 persen, diikuti dengan pertanian dan industri pengolahan.

Sementara itu perkembangan Perbankan Daerah, berdasarkan pemantauan per Oktober 2023, Bank Umum yang berkantor pusat di Sumatera Utara, yang terdiri dari Bank Sumut dan Bank Mestika Dharma, memperlihatkan peningkatan kinerja intermediasi, tercermin dari pertumbuhan positif penyaluran kredit sebesar 6,62% secara yoy. 

Sebagaimana kinerja yang baik dari bank umum daerah, BPR/BPRS di Sumut juga memperlihatkan peningkatan kinerja yang baik, khususnya dalam kontribusinya menyalurkan kredit. Per Oktober 2023, penghimpunan DPK bertumbuh 7,08% yoy, dan penyaluran kredit/pembiayaan dapat didorong bertumbuh double digit sebesar 12,98% yoy.

Salah satu upaya yang OJK lakukan dalam memperkuat posisi BPR/BPRS adalah dengan mendorong proses merger, konsolidasi, dan akuisisi. Hingga saat ini, terdapat 52 bank dari yang sebelumnya 60 bank pada Desember 2020. Tujuannya adalah dalam memperkuat layanan, permodalan dan infrastruktur, serta mendukung upaya program pemerintah dalam rangka konsolidasi.

Selain itu di Industri Keuangan Non Bank, berbagai lembaga pembiayaan non bank di Sumatera Utara terpantau dapat menyalurkan pembiayaan dengan pertumbuhan positif. 

Perusahaan Pembiayaan pada Oktober 2023 mencatatkan piutang pembiayaan sebesar Rp21,65 triliun dengan pertumbuhan yang relatif tinggi 22,98% yoy. Pembiayaan Investasi tercapai sebesar Rp6,85 triliun dan bertumbuh relatif tinggi sebesar 24,17% yoy, sementara Pembiayaan Modal Kerja bertumbuh dengan signifikan sebesar 116,09% yoy, meskipun dengan nominal pembiayaan yang lebih kecil yaitu Rp1,69 triliun.Itp05