Dahman Sirait Menduga, Oknum Kejari TBA Sewenang-wenang Dalam Penegakan Hukum

63
Dahman Sirait Menduga, Oknum Kejari TBA Sewenang-wenang Dalam Penegakan Hukum
Anggota DPRD Tanjungbalai Dahman Sirait. (Foto: Ist)

Tanjungbalai-Intipnews.com: Anggota DPRD Tanjungbalai Dahman Sirait menduga oknum Kejasaan Negeri Tanjungbalai Asahan (TBA) sewenang-wenangan dalam penegakan hukum di Kota Tanjungbalai.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Tanjungbalai dari Fraksi Partai Golkar Dahman Sirait (foto) kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Minggu 26 Desember sore.

Hal ini terkait pasca dikeluarkannya surat perintah penyidikan (sprindik) baru oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan (TBA) terhadap kasus Jalan Lingkar Utara Tanjungbalai yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan salah seorang anggota DPRD Tanjungbalai.

“Saya semakin yakin, bahwa adanya upaya kesewenang-wenangan yang akan dipertontonkan oknum Kejaksaan Negeri TBA dalam penegakan hukum di Kota Tanjungbalai.

Karena, secara tidak langsung oknum di Kejari TBA sangat berambisi sekali agar saya ini bisa dijerat dalam kasus dugaan korupsi jalan lingkar pada APBD TA 2018 yang lalu, sampai-sampai tega mereka membuat Berita Acara Sumpah Palsu atas nama diri saya.

Hal itu terungkap saat di persidangan PN Medan pada tanggal 15 Oktober 2021 yang lalu, fakta pemalsuan dokumen tersebut disaksikan oleh Majelis Hakim di Ketuai Immanuel Tarigan,” sebutnya.

Padahal, kata Dahman yang juga alumni mahasiswa fakultas hukum muhammadiyah Asahan, perkara ini sudah ada putusan pengadilan tingkat pertama di PN Kelas I-A Khusus Medan sebelumnya, beberapa waktu lalu.

“Pihak Kejari TBA di putusan hakim tersebut, sehingga pihak Kejasaan tidak menerima dan  mengajukan banding, sampai saat ini pihak terdakwa dan Kejaksaan negeri TBA masih menunggu hasil banding tersebut.

Bagaimana mungkin beredar keterangan Kajari menyebutkan Sprindik baru atas dasar perintah putusan majelis hakim,” jelasnya.

Ia menduga oknum Kajari TBA pada kasus ini, lebih condong mengarah ke ‘dendam pribadi’, karena sebelumnya dirinya bersama penasihat hukum telah melaporkan tindakan malaprosedur penyidikan dan kesewenangan ke Jamwas Kejagung, serta Komisi Kejaksaan (Komjak) RI.

“Kita sangat menyayangkan jika kewenangan yang diberikan kepada oknum Penegak Hukum disalahgunakan untuk kepentingan lain selain untuk penegakan hukum sendiri,” pungkas Dahman. * DevaLubis