Hard Approach Langkah Terakhir Memberantas KST Papua

18

Oleh: Andi Wanggai

Aparat keamanan telah lama dihadapkan pada tantangan kompleks terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua dari ancaman Kelompok Separatis Teroris (KST). Meskipun sejumlah pendekatan telah diambil untuk menanggapi situasi ini, munculnya ancaman yang semakin meningkat seringkali memerlukan tindakan yang lebih tegas. Dalam konteks ini, penggunaan hard approach dianggap sebagai langkah terakhir untuk memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Hard approach mengacu pada pendekatan yang bersifat tegas dan keras terhadap kelompok bersenjata atau individu yang secara terus-menerus melanggar hukum dan mengancam keamanan nasional. Pendekatan ini melibatkan tindakan militer dan penegakan hukum yang kuat untuk mengatasi ancaman yang serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Penggunaan hard approach oleh TNI di Papua dianggap sebagai langkah ekstrem, diambil setelah pertimbangan mendalam dan upaya yang berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Langkah ini muncul karena adanya peningkatan aktivitas KST yang semakin agresif dan sulit untuk ditemui solusi yang bersifat non-militer.

Pada kunjungan ke Jayapura, Papua, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa KST Papua tetap menjadi salah satu tantangan yang dihadapi di Papua. Dalam menangani masalah gangguan keamanan yang disebabkan oleh KST Papua, Panglima TNI telah menyiapkan strategi hard approach.

Strategi hard approach ini mengacu pada penanganan dengan menggunakan senjata api sebagai balasan jika KST melakukan serangan dengan senjata api. Namun, strategi ini menjadi opsi terakhir yang akan diambil oleh TNI. Panglima TNI menegaskan bahwa penanganan di Papua lebih diutamakan dengan pendekatan soft approach dan mengedepankan operasi teritorial. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan.

Namun, perlu dicatat bahwa hard approach bukanlah solusi tanpa risiko. Dalam penggunaannya, TNI harus memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan menjalankan tugasnya dengan penuh transparansi. Selain itu, dialog dan pendekatan diplomatik tetap harus menjadi bagian dari strategi keseluruhan untuk menyelesaikan konflik.

Penting untuk diingat bahwa pilihan hard approach hanya diterapkan setelah upaya-upaya damai dan langkah-langkah lainnya telah diuji namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Masyarakat sipil, lembaga hak asasi manusia, dan komunitas internasional juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan norma-norma internasional dan hak asasi manusia.

Dengan mengambil langkah-langkah tegas, TNI berusaha untuk menjaga kedaulatan negara dan memberikan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Papua. Meskipun kontroversial, langkah-langkah ini mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Panglima TNI juga menekankan pentingnya memajukan Bumi Cenderawasih. Papua telah diberikan anggaran yang besar, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. TNI hadir untuk membantu mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Panglima TNI juga menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, Kementerian PUPR, BNPT dan instansi terkait lainnya. Sinergi ini akan terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama dalam penanganan di Papua.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa aparat keamanan akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah Papua. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan KKB dan melindungi keselamatan masyarakat.

Polri juga akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh KST Papua.

Senada dengan Panglima TNI, Kapolri juga menegaskan bahwa aparat keamanan akan mengambil tindakan tegas terhadap KST yang melakukan aksi kekerasan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya aksi serupa di masa depan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar juga menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menindak tegas KST Papua. BNPT juga akan melakukan pendekatan sosial-kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme di Papua.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Tanah Papua. Pemerintah melakukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam menangani persoalan-persoalan Papua demi menjamin keselamatan masyarakat Papua.

Pemerintah juga telah menyiapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi KST Papua. Upaya ini meliputi peningkatan sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan di Papua.

Pemerintah memahami pentingnya membangun kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi KST Papua. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen yang nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Dalam rangka mencapai perdamaian dan stabilitas di Papua, kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat juga menjadi faktor penting.

Dengan demikian, kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi di Papua dapat dilakukan dengan tepat. Melalui strategi hard approach yang menjadi opsi terakhir dan prioritas pembangunan berdasarkan soft approach, diharapkan Papua dapat mengatasi tantangan keamanan dan mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan.

Penulis adalah Mahasiswa UNESA asal Papua