Hasil LHP BPK, Sekda Simalungun Dinilai Kurang Cermat Verifikasi Usulan Anggaran, Kesalahan Penganggaran 9,2 M

251

Simalungun-Intipnews.com:: Sekda Simalungun Esron Sinaga (Foto) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dinilai kurang cermat dalam melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan anggaran belanja dari SKPD untuk Tahun Anggaran (TA) 2022. Hal itu menyebabkan terjadinya kesalahan penganggaran belanja modal sebesar Rp9.213.441.314.89.

Demikian terungkap dari Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemkab Simalungun TA 2022 yang ditanda tangani Ramzuhri S.E, M.Si, Ak., CA., CSFA dengan Register Negara Akuntan No.RNA-6276 Nomor :67/B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 26 Mei 2023.

Dalam LHP itu disebutkan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Simalungun TA 2022 menyajikan realisasi belanja modal sebesar Rp358.327.720.644,57 atau 90,71% dari anggaran sebesar Rp359.028.493.164,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen anggaran dan pertanggungjawaban belanja modal, diketahui terdapat pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Namun pengadaan barang dan jasa itu justru dianggarkan pada belanja modal sebesar Rp9.213.441.314,89 disertai Proposal Kegiatan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terdiri dari satu kegiatan pengadaan barang yang diserahkan kepada instansi vertikal sebesar Rp1.630.367.999,00 dan 48 kegiatan pengadaan barang diserahkan kepada sekolah sebesar Rp7.583.073.315,89.

BPK Perwakilan Sumut menilai hal itu membuat penganggaran belanja modal tidak tepat, sebab pengadaan untuk aset instansi vertikal dan sekolah seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan jasa bukan belanja modal. Ketidakcermatan itu mengakibatkan belanja modal lebih saji dan belanja barang dan jasa kurang saji masing masing sebesar Rp9.213.441.341,89.

Sementara itu Sekda Pemkab Simalungun Esron Sinaga Sekretaris Daerah (Sekda) saat dikonfirmasi,Senin (18/9) terkait kurang cermatnya dalam melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan anggaran belanja dari SKPD untuk Tahun Anggaran (TA) 2022, tidak memberikan penjelasan. Esron justru menyarankan untuk mengkonfirmasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Simalungun.Itp.rs