Medan-Intipnews.com: Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) mengajak masyarakat khususnya Pemerintah untuk menjadikan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahun menjadi momentum dan mengevaluasi pencapaian program pembangunan kesehatan. Capaian pembangunan kesehatan yang terintegrasi di semua sektor pembangunan salah satunya dapat dilihat dari keikutsertaan pemerintah daerah dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat (Swasti Saba).
Koordinator Program Tobaco Control YPI, Elisabet Perangin-angin SH (foto) menyebutkan, sektor kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibanding sektor sosial lainnya. Pandemi Covid 19 adalah pelajaran betapa beraninya sektor kesehatan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Jumat (11/11/2022).
“Jadi jangan dibalik pandangannya seolah-olah infrastruktur dan ekonomi itu lebih penting. Pemerintah yang peduli dengan kesehatan masyarakatnya pasti akan memberikan pelayanan dan infrastruktur yang layak yang menjamin kesehatan masyarakatnya,”katanya.
“Artinya Pemda yang ikut penilaian KKS, ia percaya bahwa kesehatan masyarakat sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat yang sehat, generasinya juga akan kuat di masa mendatang. Pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan tolak ukur bagi kemajuan pembangunan di masa mendatang karena memiliki SDM yang kuat, “ujar Elisabeth
Elisabet juga menambahkan bahwa tahun ini adalah tahun tantangan terhebat bagi kesehatan khususnya Anak Indonesia. Belum usai persoalan Covid-19, isu cacar monyet sudah menyerang. Dan yang terakhir sangat memilukan ketika ditemukan 135 anak Indonesia yang meninggal akibat gagal ginjal akut, yang hingga kini penyebab pasti belum bisa disimpulkan.
Hal lain yang masih menjadi tantangan bagi pemenuhan kesehatan anak anak Indonesia adalah persoalan stunting.
Dalam catatan YPI, Indonesia masih tertatih tatih dalam mengentaskan persoalan stunting anak. Persoalan stunting anak bukan hanya disebabkan persoalan gizi buruk tetapi juga mindset dan perilaku keluarga yang ada kaitannya dengan konsumsi rokok orang tua. Ditambah lagi anak dan ibu hamil yang terpapar asap rokok dapat mengakibatkan stunting.
“Meski ini persoalan perilaku seseorang, tetapi pemerintah punya cara untuk mengendalikan konsumsi rokok. Kecenderungan masyarakat Indonesia lebih mengutamakan konsumsi rokok ketimbang gizi anak. Bantuan yang diberikan pemerintah untuk kebutuhan gizi anak tidak sedikit yang digunakan orang tua untuk membeli rokok, sehingga gizi anak dan keluarga pra sejahtera tetap rendah” ujar Elisabeth.
Pusaka mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai hasil tembakau sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024. Ini merupakan satu kado dalam peringatan HKN tahun ini. Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang banyak di masyarakat terutama di daerah. Disinilah amat dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan masyarakat di daerah. Menurut Elisabeth Pemerintah secara garis besar harus punya andil mengendalikan persoalan tembakau yang sudah menjadi isu internasional. Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pelarangan iklan dan sponsor rokok, serta penerapan Kabupaten Kota Sehat.
YPI berharap, Hari Kesehatan Nasional tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan selebrasi, namun dijadikan evaluasi dan momentum pemerintah daerah untuk penerapan dan pemenuhan infrastruktur kesehatan.
Sebagaimana diketahui, sejarah Hari Kesehatan Nasional diperingati pertama kali pada 12 November 1964 untuk mengingat keberhasilan pemberantasan malaria. Mulanya, pencetus Hari Kesehatan Nasional berawal pada tahun 1950-an, ketika penyakit malaria banyak diderita masyarakat Indonesia.
Untuk itu, saat ini kita memiliki tantangan yang berbeda dalam melewati persoalan kesehatan. Diharapkan Hari Kesehatan Nasional 2022 menjadi momentum buat pemerintah daerah dan masyarakat dalam
untuk mewujudkan kesehatan sebagai hal utama memajukan bangsa.
“Mari sama sama kita mewujudkan kabupaten kota sehat. Kita dorong pemerintah untuk ikut penilaian KKS, kita bantu juga pemerintah untuk mewujudkannya. Dan satu lagi, kita dorong pemerintah pusat untuk segera mensahkan Raperpres KKS yang sudah digagas sejak tahun 2018, karena semua ini untuk kemajuan bangsa Indonesia,” tutur Elisabeth mengakhiri. Ril