Kejari Labuhanbatu Tangani 12 Kasus Korupsi, Rp3,7 M Kerugian Negara Dikembalikan

143
Kejari Labuhanbatu Tangani 12 Kasus Korupsi, Rp3,7 M Kerugian Negara Dikembalikan
Kasi Intelijen dan Kasi Pidsus pemaparkan penangan kasus korupsi tahun 2021. (Foto: Ist)

LabuhanbatuIntipnews.com: Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu menangani 12 kasus dugaan korupsi selama tahun 2021. Dari 12 perkara tersebut, kerugian negara  sebesar Rp 3,7 Miliar  berhasil diselamatkan.

Demikian disampaikan Kajari Labuhanbatu Jefri Penangin Makapedua,  melalui Kasi Intelijen Firman Simorangkir didampingi Kasi Pidsus Noprianto Sihombing, dalam paparan hari anti korupsi sedunia (Hakordia) 2021 , Kamis (09/12/21) di kantor Kejari Labuhanbatu.

Menurut Firman, 12 perkara korupsi itu terdiri dari 3 perkara korupsi dana desa dengan terpidana Kepala Desa, korupsi dana JKN-BOK dengan terpidana 3 ASN Dinas Kesehatan Labuhanbatu.

Kemudian, korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan terpidana 3 ASN Kabupaten Labura, perkara OTT kasus pembangunan RSUD Rantauprapat dengan 2 terpidana mantan Plt Kepala Dinas Perkim dan seorang stafnya serta terakhir perkara korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) mantan Bupati Labura H. Khairuddin Syah Sitorus.

“Dari 12 perkara tersebut, 5 terpidana telah dieksekusi karena perkaranya sudah inkrah sementara 6 lainnya masih dalam upaya hukum dan satu perkara lagi masih proses sidang” tambah Kasi Pidsus Noprianto Sihombing.Adapun Total kerugian negara dari 12 perkara itu yakni sebesar Rp 5,6 miliar dan yang sudah dikembalikan ke negara sebesar  Rp 3,7 miliar.

Selanjutnya, dalam tahun ini juga, Kejari Labuhanbatu sudah menetapkan  3 tersangka korupsi dalam perkara pengadaan tabung gas bersubsidi 3 kg dengan perkiraan kerugian dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Labuhanbatu tahun 2019 sebesar Rp 325 juta.”Untuk sementara ditetapkan 3 orang tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka baru,” ujar Noprianto.

Keduanya menambahkan, Kajari Labuhanbatu menginstruksikan agar jajarannya tetap mengutamakan pencegahan  tindak pidana korupsi dengan mengoptimalkan penyelamatan kerugian negara di wilayah hukum Kejari Labuhanbatu. Kejari menghimbau terkait kegiatan pengadaan barang jasa agar dikerjakan sesuai dengan kontrak dan perauran yang berlaku sehingga pembangunan dapat dinikmati masyarakat. * ast