Ketua Fraksi Parati Hanura PSI PPP Kota Medan Abdul Rani SH, Disahkan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah PAD Kota Medan Harus Lebih Baik

25

Medan-Intipnews.com: Fraksi Partai gabungan Hanura PSI PPP DPRd Kota Medan menyampaikan beberapa catatan yang menurutnya  penting untuk kepala daerah dalam melaksanakan  rancangan peraturan daerah (ranperda)Kota Medan  tentang pajak daerah dan retribusi daerah  yang disahkan menjadi Perda Kota Medan.

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengenakan pajak dan retribusi yang idealnya dalam pelaksanaan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerah itu sendiri, dalam regulasi keuangan daerah lazim disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Catatan ini di bacakan oleh Ketua Fraksi Hanura PSI PPP Abdul Rani SH saat menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di ruang rapat paripurna  Gedung DPRD Kota Medan, Senin (4/12/2023). 

Oleh karena itu Fraksi Hanura PSI  PPP mengatakan penting bahwa dengan disahkan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah ini, PAD Kota Medan dimasa yang akan datang harus lebih baik, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik terlaksa dengan baik pula. 

Untuk berhasilnya suatu pembangunan dipengaruhi produk peraturan yang mengaturnya. Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigheit) dan keadilan (gerchtigheit). Disamping itu juga hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib masyarakat. Hukum juga sebagai saran kontrol sosial yang dapat memberikan solusi dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut. 

“Penting dicatat dan dijadikan bahan pertimbangan bahwa dengan lahir Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki legalitas hukum yang kuat mengatur wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sebagai ketentuan yang diatur dalam Perda,”katanya.

Keberhasilan dalam pemungutan pajak dan retribusi sangat dipengaruhi oleh sistem perpajakan, regulasi dan sumber daya aparatur pemungutan pajak dan retribusi daerah. Seringkali prakteknya dan implementasi penentuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah berujung pada terusiknya rasa keadilan masyarakat dan wajib pajak. 

Oleh karena itu pemungutan pajak hendaknya diperhatikan mengenai ketelitian dan kebenaran administrasi sehingga masyarakat dan wajib pajak dapat mengetahui secara baik. untuk itu, Pemerintah daerah harus mempersiapkan aparatur pemungutan pajak dan retribusi yang humanis serta melayani, bukan berkarakter depcolektor atau memaksa.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang ditugasi untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, apabila ditemukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan tugas tersebut. Selain Sanksi Administratif, sanksi denda bahkan dapat diberikan sanksi pidana yang tentu diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam catatan ini, Fraksi Hanura PSI PPP meminta Walikota untuk bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran sebagaimana diatur pada ketentuan Perda ini.Masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. 

Fraksi Hanura PSI PPP menyampaikan catatan sebagai bentuk strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapat asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Diantaranya, pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder serta menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah dan pembuatan Tim PAD lintas sektor.

Keharusan memenuhi kewajiban perpajakan ini idealnya merupakan dorongan moral dari wajib pajak, akan tetapi adanya asas self assesment system ini justru memberikan peluang bagi para wajib pajak bahkan aparat perpajakan itu sendiri untuk melakukan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan daerah, sehingga dari tindakan tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan serta menimbulkan pelanggaran dan kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya tindak pidana perpajakan. 

Menurut Fraksi Hanura PSI PPP kesadaran membayar pajak ini tentunya sangat berpengaruh dalam menentukan mau atau tidaknya seseorang membayar pajak. Untuk itulah pemerintah daerah harus mampu menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat, wajib pajak dan termasuk aparatur pemungut pajak bahwa kepatuhan membayar pajak dan retribusi bentuk kesadaran mulia guna mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang baik.

Dengan tetap menyakini bahwa Perda ini akan membawa perubahan yang lebih baik dan mempertimbangkan hasil rekomendasi Panitia Khusus yang sudah bekerja dengan maksimal, Fraksi Hanura PSI PPP menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota MedanItp05