Kios Jual Pupuk Non-Subsidi Syarat Penebusan Subsidi Akan Diberi Sanksi

153
Kios Jual Pupuk Non-Subsidi Syarat Penebusan Subsidi Akan Diberi Sanksi
Pemkab Melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Toba mengadakan pertemuan dengan kios pengecer dan perwakilan Poktan di Kantor Camat Silaen,Jumat (25/2/2022)

Toba-Intipnews.com : Pemerintah Kabupaten Toba menindaklanjuti pengaduan Kelompok Tani (Poktan) di Kecamatan Silaen yang melaporkan adanya dugaan Kios Pengecer yang mengharuskan Poktan harus membeli pupuk non-subsidi sebagai syarat untuk dapat menebus pupuk bersubsidi.

Pemkab Melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Toba mengadakan pertemuan dengan kios pengecer dan perwakilan Poktan di Kantor Camat Silaen, Jumat (25/2/2022). 

Hadir Kadis Pertanian diwakili Tua Pangaribuan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Perikanan  Sahat M.Manullang, SP Plt. Kadis Koperindag Drs Salomo HK Simanjuntak, Kabag Perekonomian Eston Sihotang Spd, Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Silaen dan PPL, Kios Pengecer, dan pejabat mewakili Camat Silaen. 

Hasilnya ditemukan adanya kios yang membuat kewajiban bagi Poktan  membeli pupuk non-subsidi dengan alasan merupakan fakta integritas dengan produsen pupuk Indonesia.

Selanjutnya Kabag Perkonomian Eston Sihotang Spd memaparkan tentang mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dan regulasi pendukung dengan tujuan agar pupuk bersubsidi tepat sasaran, tepat harga, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat mutu.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Perikanan  Sahat M.Manullang SP juga  menjelaskan terkait penyaluran pupuk bersubsidi agar diingat dasar penyaluran pupuk bersubsidi adalah regulasi dari Kementerian Pertanian.

Mekanisme jelas dari lini 1 sampai ke lini 4, fakta integritas kios dengan produsen pupuk Indonesia adalah masalah hubungan bisnis kios dengan produsen dan distributor.

“Tolong jangann jadikan alasan mengharuskannya menjadi syarat, itu adalah melanggar ketentuan,” sebut Sahat Manullang.

Plt.Koperindag Salomo  Simanjuntak menambahkan bahwa regulasi tentang barang subsidi terkait pupuk selain digariskan oleh Kementerian Pertanian juga diatur Kementerian Perdagangan.

“Jika produsen dan distributor serta kios pengecer mendasar fakta integritas menjadi alasan  mengharuskan kelompok tani membeli pupuk non-subsidi, hal tersebut tidak berdasar,”tegas Salomo.

Mewakili Kadis Pertanian Tua Pangaribuan  ikut menjelaskan bahwa kios pengecer boleh saja menawarkan pupuk non subsidi tapi jangan memaksakan apalagi mewajibkan.

“Meskipun sebagaimana disebutkan  oleh Kepala Badan Ketapang bahwa pupuk subsidi hanya memenuhi  40 – 60 Persen kebutuhan pupuk petani,”sebut Tua Pangaribuan.

Salah satu kios pengecer memberi saran,   agar ke depan kelompok tani membuat pengaduan kepada KP3 langsung menyebut kios pengecer yang melakukan pelanggaran, sehingga pemerintah tidak perlu mengusut semua kios atas pelanggaran kios tertentu.

Sebelum menutup pertemuan Eston Sihotang selaku  Kabag Perekonomian memberi penegasan, bahwa kios yang menjadikan pembelian pupuk non subsidi sebagai syarat penebusan pupuk subsidi   adalah melanggar aturan dan dapat diberi sanksi.

“Untuk itu  ke depan kios yang mengulangi perbuatan tersebut akan diberi sanksi. Kelompok Tani yang merasakan pelayanan kios pengecer memberi syarat yang tidak sesuai aturan silahkan diadukan ke KP3 secara tertulis,untuk dapat disikapi dengan cepat,” kata Eston mengakhiri.

Laporan : Manuala Tampubolon