Komisi II DPRD Medan Minta PT CRP Kembalikan Pemotongan Gaji Petugas Cleaning Service

6
Komisi II DPRD Medan Minta PT CRP Kembalikan Pemotongan Gaji Petugas Cleaning Service
Foto: Istimewa

MedanIntipnews: Komisi II DPRD Medan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), meminta PT Cengkraman Rajawali Perkasa (PT CRP) selaku pengelola Cleaning Service (CS) di DPRD Medan, agar segera menghentikan segala bentuk pemotongan gaji karyawan dengan alasan sertifikat.

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Medan Dhiyaul Hayati didampingi anggota Komisi Haris Kelana Damanik, Afif Abdillah dan Jansen Simbolon. Hadir juga Plt Sekwan Alida beserta staf, Direktur PT CRP Imran beserta staf, pihak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker, Selasa (12/10/2021) di ruang rapat Komisi II DPRD Medan.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II Afif Abdillah mempertanyakan kebijakan apa yang dilakukan pihak perusahaan memotong biaya sertifikasi Rp1 juta kepada pekerja CS di DPRD Medan. Padahal, kata Afif, di gedung dewan sendiri sudah diputuskan tidak boleh ada kutipan untuk sertifikasi.

“Berdasarkan dan kriteria apa pihak perusahaan mewajibkan pekerja mendapatkan sertifikat. Apa pertimbangan sehingga pekerja mendapat sertifikat tanpa pelatihan,” ujar Afif Abdillah. 

Afif juga mempertanyakan potongan untuk biaya BPJS yang dilakukan pihak perusahaan sejak April sampai Juli 2021 dikemanakan. Karena menurut pengakuan BPJS mereka hanya menerima  pembayaran bulan Juli 2021.

Sama halnya dengan Jansen Simbolon, dia menilai adanya pemotongan gaji bagi pekerja CS sangat tidak wajar. “Kita minta jangan sampai terulang lagilah. Tindakan seperti itu perlu dibersihkan,” ujar Jansen.

Sedangkan pimpinan rapat Dhiyaul Hayati menyampaikan, dilakukannya RDP dengan pekerja CS DPRD Medan sangat penting. Mengingat komisi 2 selama ini mengurusi eksternal namun di internal sediri tidak  diurusi.

“Kita kepingin di kantor ini juga jangan sampai ada pembodohan. Jangan sampai ada kuman-kuman di internal kita,” sebut Dhiyaul.

Dhiyaul Hayati juga mempertanyakan, kenapa biaya BPJS dibebankan keseluruhan kepada pekerja. Sementara menurut peraturan, biaya itu dikenakan terhadap perusahaan dan pekerja yang persentasenya lebih banyak perusahaan sesuai ketentuan.

Sementara itu Direktur PT CRP, Imran menyampaikan pihaknya mempekerjakan 40 karyawan, 38 sebagai CS dan 2 orang sebagai pengawas. Berdasarkan RAB

mereka memberikan upah kepada pekerja sebesar Rp3.223.000 dan uang makan Rp230.000. 

Menyikapi saran DPRD Medan untuk mengembalikan uang yang dipotong dari gaji pekerja sebelumnya. Kepada wartawan Imran menyebut, belum ada keputusan dan akan dibahas lagi. “Itu kan belum suatu keputusan, ntar kita bahas lagi,” jawabnya singkat. * Itp04