KST Melanggar HAM Wajib Ditumpas

15

Oleh : Ester Magai 

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua semakin berulah hingga mengabaikan batas kemanusiaan dalam operasinya. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua menimbulkan teror atau ketakutan luas yang dapat menimbulkan korban jiwa baik itu massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lokasi-lokasi strategis kepentingan lingkungan, fasilitas umum atau fasilitas internasional.

KST Papua terlibat dalam serangkaian tindakan kekerasan, termasuk serangan terhadap aparat keamanan dan penduduk sipil. Pemerintah Indonesia telah menetapkan KST sebagai organisasi terlarang, tetapi tantangan dalam menangani kelompok ini terus berlanjut

Kepedulian terhadap nyawa dan keamanan personel TNI menjadi prioritas utama dalam menghadapi gelombang serangan KST di Papua. Keberanian keenam prajurit TNI yang gugur memberikan pengorbanan besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah tersebut. Saat ini, situasi konflik bersenjata di Papua memunculkan kekhawatiran akan potensi eskalasi yang dapat membahayakan kedamaian masyarakat dan mengakibatkan lebih banyak korban.

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, melalui imbauannya untuk tidak mengambil tindakan ofensif, menunjukkan sikap bijak dan keinginan untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Langkah-langkah pencegahan dan diplomasi perlu diterapkan dengan cermat, melibatkan kerjasama erat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Pemahaman mendalam terhadap akar penyebab konflik, serta upaya menciptakan dialog konstruktif, akan menjadi kunci untuk mencapai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, hanya karena kelompok tersebut memiliki paham berseberangan dengan NKRI, sampai saat ini nasib pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens disandera oleh KST Papua yang masih belum menemukan titik terangnya.

Pimpinan KST Papua, Egianus Kogoya mengancam pemerintah dengan mengacungkan senjata kepada sang pilot yang berarti akan menembak mati pilot tersebut. Pemerintah telah mengajak kelompok tersebut untuk berdialog atau yang disebut dengan soft approach. Namun kelompok tersebut menolaknya dikarenakan hanya menginginkan pengakuan kemerdekaan untuk Papua.

KST Papua perlu ditindak tegas karena salah satu isu sentral yang muncul yakni dampak konflik terhadap hak-hak masyarakat adat Papua. Masyarakat adat sering menjadi korban dalam konflik bersenjata, kehilangan hak-hak tanah dan sumber daya alam tradisional mereka. Pemberlakuan kebijakan militer dan keamanan yang ketat di daerah konflik juga dapat memberikan tekanan ekstra pada masyarakat adat.

Seperti yang telah dilakukan oleh apkam yakni polisi menembak mati satu orang anggota KST Papua, Arki Tugakeri yang masuk daftar pencarian orang (DPO) di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel). Polisi terpaksa melakukan penembakan karena Arki melawan dan hendak mengibarkan bendera bintang kejora saat akan ditangkap.

Mantan Kapolda Papua Barat, Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan Arki awalnya didekati polisi saat hendak mengibarkan bendera Bintang Kejora di wilayah Inanwatan, Sorong Selatan. Polisi bermaksud melakukan pendekatan secara persuasif kepada Arki namun anggota KST  tersebut berupaya melakukan perlawanan saat hendak ditangkap dengan mengancam anggota polisi lainnya dan hampir menebaskan parangnya.

Penting juga untuk mencari solusi politik jangka panjang untuk konflik ini. Dialog dan negosiasi antara pemerintah dan kelompok yang terlibat perlu diperkuat untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari jalan keluar yang damai.

Seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto bahwa pentingnya pendekatan soft power atau secara persuasive dalam setiap penyelesaian permasalahan Papua khususnya dalam penanganan KST Papua.

Pentingnya menangani dugaan pelanggaran HAM oleh KST Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia tetapi juga membutuhkan perhatian dan dukungan internasional. Komunitas internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia dan lembaga pemantau, perlu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM dihentikan dan bertanggung jawab.

Selain itu, perlunya dukungan masyarakat dan pemahaman global terhadap kompleksitas situasi di Papua menjadi hal yang sangat penting. Diplomasi publik dan kampanye informasi yang baik dapat membantu membentuk persepsi yang benar tentang kondisi di lapangan, mengurangi potensi polarisasi, dan meningkatkan dukungan terhadap langkah-langkah penyelesaian damai.

Meskipun keamanan dan pertahanan nasional tetap menjadi prioritas, menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, merupakan nilai yang tidak bisa dikesampingkan. Dalam mengelola konflik ini, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berada dalam kerangka hukum dan etika yang menghargai nilai kemanusiaan. Semua pihak harus berkomitmen untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Tanah Papua.

Konflik di Papua bukanlah masalah sederhana, dan menyelesaikannya memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat diharapkan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan di Papua.

Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik