Mendukung Netralitas ASN Selama Pemilu

9

Oleh  : Barra Dwi Rajendra 

Pemilu adalah tonggak penting dalam dinamika demokrasi sebuah negara. Pada tahun 2024, Indonesia akan kembali melangsungkan Pemilu Serentak, sebuah momen bersejarah di mana rakyat berhak untuk memilih pemimpin dan wakilnya. 

Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Metro, persiapan telah dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara. Salah satu aspek krusial dalam menjaga integritas pemilu adalah memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dalam lingkungan pemerintahan.

Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mengambil peran utama dalam Apel Siaga dan Deklarasi Netralitas ASN. Apel ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung memahami dan bersedia menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan netralitas selama proses Pemilu 2024.

Iwan Gunawan, dengan tegas dan penuh semangat, mengingatkan para ASN akan pentingnya netralitas dalam menjaga integritas pemilu. Ia menyoroti fakta bahwa ASN adalah garda terdepan dalam pelayanan publik, dan keterlibatan dalam politik praktis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka, netralitas adalah suatu keharusan.

Sebagai perwakilan dari pemerintah kota, ASN di Bandar Lampung diminta untuk tidak terlibat dalam praktik politik yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Mereka harus menghindari tindakan golongan putih (golput), yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak. 

Sebaliknya, mereka diimbau untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politik mereka dengan bijak, pada tanggal 14 Februari 2024, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan.

Netralitas ASN juga mencakup sikap mereka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan intoleransi, radikalisme, serta kegiatan yang bersifat suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Pemilu Serentak 2024 dianggap sebagai momen penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman tersebut. Dalam konteks ini, kerja sama yang harmonis dengan penyelenggara pemilu, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat menjadi sangat penting.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan perhatian serius terhadap antisipasi permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini untuk meminimalkan dampak yang lebih luas. 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu dan pilkada juga ditekankan sebagai bagian dari pemeliharaan integritas pemilu. Iwan Gunawan mengusulkan penegakan hukum terpadu (gakkumdu) sebagai cara untuk memastikan aturan pemilu dijalankan dengan tegas.

Selain netralitas politik, Iwan Gunawan juga mengingatkan ASN di Bandar Lampung tentang pentingnya komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi. Mereka harus memberikan pelayanan optimal kepada warga, yang merupakan inti dari tugas pelayanan publik. 

ASN diharapkan untuk menjunjung jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, benar, dan adil. Ini bukan hanya tugas profesional, tetapi juga sebuah panggilan moral.

Lalu, hal yang tak kalah penting adalah integritas sebagai penegak hukum yang tulus, jujur, dan objektif. Kami berharap bahwa acara Apel Siaga Pemilu dan upacara Deklarasi Netralitas ASN ini akan menjadi tonggak penting untuk memperkuat komitmen dan tugas kami dalam memastikan keamanan dan kesuksesan Pemilu mendatang.

Kota Bandar Lampung bukanlah satu-satunya entitas yang menjalankan upaya serupa. Pemerintah Kota Metro, yang berada dalam wilayah yang sama, juga turut aktif dalam persiapan Pemilu 2024. Apel dan Deklarasi Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah digelar di Kota Metro, sebagai wujud komitmen mereka dalam menjaga netralitas selama Pemilu.

Pemerintah Kota Metro telah memberikan peringatan dan arahan kepada ASN dan Tenaga Kontrak di wilayah mereka sebelum Apel Ikrar Netralitas digelar. Mereka telah mengeluarkan surat edaran resmi, nomor 005/1446/B-06/2023, yang mengatur pelaksanaan Deklarasi Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Surat edaran tersebut mewajibkan Kepala Perangkat Daerah untuk mensosialisasikan, melaksanakan, dan mematuhi asas dan ketentuan netralitas ASN sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin, yang memimpin Deklarasi Ikrar Netralitas, menegaskan pentingnya Pemilu sebagai manifestasi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya yang akan mewakili kepentingan masyarakat selama lima tahun ke depan.

Pemilu Serentak Tahun 2024 diharapkan dapat berjalan dengan aman dan sukses, sehingga pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro dapat berjalan dengan baik. Wahdi menekankan bahwa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk ASN, adalah kunci untuk mewujudkan harapan tersebut.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memegang peran penting. Undang-Undang ini mengatur tugas dan tanggung jawab ASN, termasuk kewajiban mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lebih penting lagi, undang-undang ini menekankan netralitas ASN dari pengaruh semua golongan dan partai politik.

Netralitas dalam kerangka peran ASN merupakan sebuah elemen yang tak dapat diabaikan. Sebagai individu yang berdedikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat, penting untuk menjauhi keterlibatan dalam aktivitas politik yang berisiko merusak kepercayaan masyarakat serta menggoyahkan integritas ASN itu sendiri. Demikian yang diungkapkan oleh Wali Kota Metro, Wahdi.

Sebagai implementasi dari netralitas, pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara yang dapat mempengaruhi proses pemilu. Ini termasuk memberikan surat dukungan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 

Selain itu, pegawai ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye yang mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Tidak boleh pula membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Metro, Rosita, menjelaskan bahwa upaya ini bukan hanya formalitas. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari langkah konkret untuk memastikan bahwa seluruh ASN tetap netral selama Pemilu. 

Deklarasi netralitas ini telah dilakukan sejak Februari 2023 dan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan tanda tangan Pakta Integritas dan netralitas ASN yang dipimpin oleh kepala dinas masing-masing.

Penandatanganan deklarasi ini dilakukan dengan saksama oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu. Semua pihak terlibat dalam proses ini untuk memastikan netralitas ASN yang konsisten selama Pemilu 2024.

Upaya untuk menjaga netralitas ASN selama Pemilu 2024 adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan. Ini bukan hanya sebuah formalitas, tetapi juga perwujudan dari komitmen bersama untuk menjaga integritas pemilu dan menjalankan proses demokrasi dengan baik. Netralitas ASN adalah landasan dari sebuah pemilu yang adil dan bebas dari pengaruh politik yang tidak sehat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Metro memahami betul bahwa netralitas ASN adalah kunci sukses dalam menjaga integritas pemilu dan menghormati kedaulatan rakyat. 

Dengan langkah-langkah konkret yang telah diambil, mereka berharap dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam menjaga netralitas ASN selama Pemilu. Semua pihak, termasuk ASN, diharapkan untuk bersatu dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan sukses.

Penulis adalah Kontributor Angkasa Media Satu