Mengapresiasi Pendekatan Kesejahteraan untuk Papua

13
Mengapresiasi Pendekatan Kesejahteraan untuk Papua
Foto Ilustrasi | Ist

Oleh : Rebeca Marian

Papua adalah bagian dari Indonesia dan pemerintah berusaha agar situasi di sana selalu aman dan damai. Untuk mendukung kondusivitas maka dilakukan pendekatan kesejahteraan, sehingga masyarakat Papua aman dan perekonomiannya baik.

Kesetaraan dan keadilan adalah hal yang diberikan ke seluruh rakyat Indonesia, termasuk Papua. Pemerintah benar-benar memperhatikan warga di Bumi Cendrawasih, bahkan Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Penyebabnya karena Papua adalah bagian dari Indonesia dan wajib ada pemerataan, mulai dari hal ekonomi hingga perhatian dari pemerintah.

Namun sayangnya ada sebagian masyarakat Papua yang masih merasa dianaktirikan. Memang saat orde baru di sana (yang dulu bernama Provinsi Irian Jaya) agak terlupakan, karena sistem sentralisasi yang diberlakukan di Indonesia. Akan tetapi saat reformasi diganti dengan desentralisasi sehingga diharap tiap wilayah lebih maju dengan otonomi yang diberikan, termasuk juga Papua.

Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah akan melakukan beberapa jurus ampuh. Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pendekatan yang ada di Papua adalah pendekatan kesejahteraan. Hal ini beliau sampaikan saat menerima kunjungan dari KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman.

Mahfud MD melanjutkan, pendekatan kesejahteraan yang dimaksud adalah sumber daya yang dimiliki pemerintah akan difokuskan untuk membantu kemakmuran rakyat. Dalam artian, sumber daya alam yang ada di Papua memang melimpah dan akan diolah untuk warga Papua. Begitu juga dengan sumber daya lain yang ada di sana (yang milik pemerintah), semua akan diberdayakan untuk rakyat.

Mahfud MD melanjutkan, pendekatan kesejahteraan sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah UU otonomi khusus alias UU nomor 2 tahun 2021.

Pendekatan kesejahteraan memang penting agar jangan sampai ada rakyat yang kelaparan. Pasalnya, kondisi geografis Papua berbeda jauh dengan di Jawa dan pulau lainnya, ada yang berhutan perawan dan perbukitan, sehingga agak menyulitkan mobilitas. Ketika mobilitas susah maka mengandalkan pesawat lokal sebagai alat transportasi, sehingga otomatis harga barang-barang jadi sangat mahal.

Akan tetapi saat ada bantuan dari pemerintah dan jaminan bahwa sumber daya milik pemerintah akan diberikan hasilnya untuk rakyat, maka warga akan merasa aman, karena mendapat uluran tangan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya jalan trans Papua dan infrastruktur lain yang dibangun oleh pemerintah akan memudahkan mobilitas dan diharap bisa menekan harga sembako.

Kemakmuran warga Papua adalah tujuan utama pemerintah, karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Jangan sampai ada pemberitaan rakyat di Bumi Cendrawasih yang busung lapar atau mengalami ancaman kelaparan karena kekeringan atau bencana alam lain (yang seharusnya bisa dicegah). Kemakmuran rakyat Papua adalah wujud dari pemerataan dan keadilan sosial di Indonesia.

Saat bertemu dengan menteri Mahfud MD, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman menyatakan bahwa warga Papua adalah saudara kita dan perlu dilakukan pendekatan dengan pembinaan dan dialog. Dalam artian, jika ada kelompok pemberontak maka akan didekati secara halus, karena mereka juga warga negara Indonesia.

Dialog dan pembinaan diharap bisa meluluhkan hati kelompok pemberontak dan mereka akhirnya mau menyerahkan diri secara baik-baik. Jika ada dialog maka bisa jadi mereka merasa didengarkan oleh pemerintah.

Papua adalah juga bagian dari Indonesia sehingga wajib diperhatikan oleh pemerintah, sehingga tidak boleh ada ketimpangan di sana. Pemerataan pembangunan wajib dilakukan di mana saja, termasuk di Bumi Cendrawasih, dan memang pendekatan kesejahteraan yang terbukti ampuh dalam memakmurkan Papua.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta