Mewaspadai Konflik dan Hoaks Guna Ciptakan Pemilu Damai

27

Oleh : Edo Wahyu Setiadi 

Mengajak masyarakat untuk menghindari konflik dan berita hoaks dalam rangka menciptakan Pemilu 2024 yang damai adalah langkah penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan tanpa kekerasan. Menghindari pertengkaran dan berkontribusi dalam menciptakan Pemilu yang adil dan damai adalah tanggung jawab bersama. Sehingga masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan selama Pemilu, serta mewaspadai berbagai ancaman merupakan tugas bersama untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan aman dan damai.

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu dan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi sangatlah krusial. Mengadakan seminar, lokakarya, atau kampanye pendidikan politik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Pemilu harus dilaksanakan tanpa harus menimbulkan perselisihan.

Selain itu, menggalang dukungan untuk dialog terbuka dan diskusi yang konstruktif juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara dan mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga hal tersebut dapat membantu meredakan ketegangan serta memahami berbagai perspektif antara masyarakat.

Perpecahan ataupun pertengkaran yang terjadi di masyarakat dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mempercayai berita bohong atau hoaks yang banyak di media sosial. Informasi hoaks dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu dengan menyebabkan kebingungan, konflik, dan juga ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam kasus yang ekstrem, hoaks yang tersebar luas dapat menyebabkan konflik fisik dan kerusuhan, terutama jika emosi berkobar di antara pendukung kandidat yang berbeda.

Penyebaran hoaks selama Pemilu dapat menciptakan kegaduhan serta ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan dan juga lembaga penyelenggara Pemilu. Hal ini tentunya dapat merusak fondasi dari demokrasi itu sendiri. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran hoaks atau berita palsu agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan kondusif dan damai.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan pihaknya meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di media sosial, baik dalam berkomentar maupun membagikan informasi, guna mencegah hoaks terkait Pemilu 2024. Selain itu pihaknya telah menyusun gugus tugas bersama sejumlah pemangku kepentingan, salah satunya dengan Kementerian Kominfo, sebagai bentuk upaya meredam peredaran berita hoaks terkait Pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan sebab peredaran hoaks dapat menyebabkan gangguan informasi yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilihan umum.

Untuk mencegah dampak negatif hoaks selama Pemilu dan menjaga proses Pemilu yang bersih dan adil, diharapkan kepada seluruh masyarakat sebelum menyebarkan informasi, pastikan untuk memeriksa kebenaran dan keaslian informasi tersebut. Selain itu, diharapkan menggunakan sumber berita yang terpercaya, apabila menemukan berita hoaks, laporkan kepada platform media sosial atau situs web fakta yang relevan, dan dorong orang lain untuk melaporkannya juga.

Disisi lain masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kampanye politik yang bersifat positif dan konstruktif. Serta fokus pada isu-isu yang sebenarnya dan bukan melakukan serangan pribadi sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Berpartisipasi dalam kampanye yang positif bertujuan untuk memerangi hoaks dan menyebarkan informasi yang benar selama masa Pemilu, agar tercipta Pemilu yang aman dan damai tanpa perselisihan serta pertengkaran di masyarakat.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Penyuluh Informasi Publik (PIP) untuk mengawal Pemilu Serentak 2024 agar berjalan dengan damai. PIP akan bertugas untuk menyebarluaskan informasi terkait Pemilu dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi tersebut.

Usman juga mengatakan edukasi yang diberikan menjadi bekal bagi para PIP. Misinya untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam Pemilu 2024 dengan mengampanyekan antihoaks, antisipasi SARA hingga memeriksa calon yang akan dipilh dengan seksama. PIP merupakan ujung tombak diseminasi informasi publik ke seluruh pelosok negeri, termasuk di daerah terpencil yang tidak terjangkau infrastruktur telekomunikasi. Program PIP yang telah berjalan sejak tahun 2017 itu juga turut melibatkan Kementerian Agama dengan pemberdayaan Penyuluh Agama.

Selain itu, dalam konteks demokrasi, terkadang kita dituntut untuk berbeda. Perbedaan pendapat dan pandangan politik merupakan bentuk demokrasi sehingga diharapkan tidak terjadi perpecahan karena kedamaian mutlak harus terwujud. Sebab, tidak mungkin semua masyarakat mempunyai pilihan yang sama. Dan melalui perbedaan itulah akan lahir pemimpin terbaik bangsa. 

Dengan berbeda, maka masyarakat telah mengaplikasikan kehidupan yang demokrasi.

Saat ini telah memasuki periode yang penting menuju Pemilu 2024. Pemerintah telah menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian, menghormati perbedaan pendapat, dan menghindari konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, dengan kerjasama dan partisipasi semua pihak, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Serta masyarakat diminta untuk turut serta aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif menjelang, saat, dan setelah pemilihan demi tegaknya demokrasi yang berkualitas.

 Penulis adalah pengamat politik dalam negeri