Mulia Syahputra Nasution SH: Wajar Walikota Mencopot Jabatan di Lingkungan Pemko Medan

76
Mulia Syahputra Nasution SH Wajar Walikota Mencopot Jabatan di Lingkungan Pemko Medan
Mulia Syahputra Nasution SH | Foto: Ist

MedanIntipnews: Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution SH menilai, bahwa apa yang dilakukan Walikota Medan mencopot Abidin selaku Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas PU Kota Medan memiliki sisi positif.

Pasalnya, ketegasan yang dilakukan Bobby Nasution memang merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Medan, termasuk dalam masalah penanganan banjir yang merupakan salah satu dari lima program prioritas Walikota Medan.

“Saya secara pribadi menilai, pencopotan jabatan itu sebagai satu hal yang baik. Kita mau pembangunan Kota Medan ini cepat terlaksana, termasuk penanganan banjir,” ucap Mulia Syahputra, Kamis (4/11/21).

Selain itu, kata Mulia, ketegasan yang dilakukan Bobby dapat merubah kinerja para pejabat di lingkungan Pemko Medan. Ketegasan itu dapat menjadi shock therapy untuk ‘membangunkan’ para pejabat yang selama ini tidak produktif, agar dapat bekerja lebih baik sesuai dengan Tupoksinya.

“Dengan hal ini, para pejabat akan berpikir dan lebih peka terhadap masalah yang ada di wilayahnya. Bila memang pejabat yang bersangkutan tidak serius dalam menjalankan program yang disampaikan Walikota Medan, dan tidak memberikan contoh yang baik kepada pejabat lainnya, maka wajar saja pencopotan itu dilakukan. Saya setuju dengan statament Walikota Medan kemarin, jadi pejabat itu jangan berleha-leha,” ujarnya.

Disisi lain, Mulia juga meminta Walikota Medan Bobby Nasution untuk mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul bila setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus disikapi dengan pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.

“Sebab tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pencopotan jabatan seperti itu. Terkadang kita perlu mempelajari dulu, apakah pencopotan itu akan lebih banyak mendatangkan dampak positif atau justru dampak negatifnya,” katanya.

Kalaupun harus melakukan pencopotan jabatan, Mulia meminta Walikota Medan untuk dapat memastikan terlebih dulu, bahwa pejabat baru pengganti pejabat yang dicopot adalah pejabat yang berkompeten di bidangnya.

Dengan begitu, pencopotan pejabat yang lama akan berdampak baik dengan adanya perubahan yang diberikan pejabat yang baru.

“Kita tidak mau, pejabat yang baru justru tidak berkompeten di bidangnya dan terpaksa harus mempelajari masalah yang ada dulu. Akibatnya, pembenahan masalah justru memakan waktu. Padahal di sisi lain, Walikota ingin agar percepatan pembangunan termasuk penanganan banjir dapat diselesaikan secepat mungkin,” ungkapnya.

Dilanjutkan Mulia, kebijakan ini tentu berbeda dengan kebijakan Walikota Medan yang mencopot oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemko Medan yang terbukti melakukan Pungli.

Justru untuk pejabat yang dicopot karena melakukan Pungli, Mulia mengaku mendukung Walikota Medan Bobby Nasution secara penuh.

“Pungli itu masalah mental, pejabat yang bermasalah secara mental memang wajib diberi sanksi tegas. Tapi ini bukan masalah Pungli, apalagi masalah banjir ini memang tidak mudah penyelesaiannya,” lanjutnya.

Ke depannya, Mulia berharap agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan juga dapat memberikan arahan yang jelas kepada setiap Kepala UPT nya yang ada di setiap wilayah. Dengan demikian, setiap Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas berjalannya program-program Walikota Medan.

“Kami di DPRD Medan juga berharap, pencopotan jabatan Kepala UPT Dinas PU kemarin dapat ‘membangunkan’ para pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak produktif dan tidak peka terhadap tugas-tugasnya,” pungkasnya. * itp04