Pemerintah Maksimal Membebaskan Pilot Susi Air Dari KST Papua

59
Foto-Ilustrasi-Ist

Oleh : Bryan Pianus
Upaya pembebasan Pilot Susi Air tidak akan berhenti, pemerintah telah berkomitmen untuk mengerahkan segenap upaya untuk membebasan pilot Philip Mark Mehtrens yang masih disandera oleh KST. Dalam melakukan berbagai upaya mulai dari upaya ringan hingga keras dengan sejumlah pendekatan.

Dalam kesempatan sambutan pembukaan Papua Street Carnival, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah sudah sangat berupaya melakukan pembebasan Pilot Susi Air tersebut. Namun apa saja upayanya tentu tidak bisa dibuka secara publik. Ia juga mengatakan bahwa dirinya juga menggelar rapat untuk menyelesaikan masalah pilot Philip

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengaku bahwa pihaknya telah melibatan keluarga Egianus Kogoya, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membujuknya serta membebaskan Pilot Susi Air yang ditawan sejak 7 Februari lalu. Dirinya juga berharap agar upaya yang dilakukan untuk membebaskan pilot tersebut, namun ada dua hal yang tidak akan dikabulkan yaitu : kemerdekaan untuk Papua dan Senjata.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku bahwa pihaknya akan tetap mendahulukan negosiasi dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air. Dirinya tidak menginginkan adanya kekerasan senjatan yang akan berdampak kepada masyarakat. Apalagi ada permintaan dari Pemerintah Selandia Baru supaya dalam penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban.

Hingga saat ini Yudo mempercayakan proses negosiasi tersebut kepada Pj Bupati Nduga. Dalam proses negosiasi tersebut, aparat keamanan juga mengutamakan jalan damai demi keselamatan seluruh pihak.

Dirinya juga menuturkan bahwa kendala yang dihadapi saat ini adalah menyiapkan pesawat dan pilot yang bersedia untuk terbang ke lokasi yang ditentukan untuk menjemput Kapten Philips. Ia juga menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pesawat bukanlah hal mudah, saat ini yang menjadi prioritas dalam proses pembebasan sandera adalah keselamatan Philips serta warga sekitar.

Oleh karena itu, proses negosiasi yang damai tetap dikedepankan. Lebih lanjut Yudo mengaku tidak masalah bila KST mengajukan syarat uang tebusan sebesar Rp 5 miliar untuk membebaskan kapten Philips. Yudo mengatakan, uang sejumlah tersebut bukan suatu masalah, apalagi hal tersebut menyangkut nyawa seorang manusia.

Sebenarnya, negosiasi terkait dengan pembebasan warga Selandia Baru tersebut telah dilakukan sejak lama. Namun berhenti karena Polri tidak dapat mengabulkan semua permintaan KST pimpinan Egianus. Egianus sendiri sempat menyampaikan sejumlah permintaan untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut. Mulai dari uang tebusan sebesar Rp 5 miliar, obat-obatan serta senjata api.

Tentu saja permintaan seperti penyediaan senjata api tidak mungkin bisa dipenuhi, karena kepemilikan senjata api untu masyarakat sipil jelas tidak dibenarkan dan membahayakan, apalagi jika senjata api tersebut dipegang oleh kelompok yang ingin lepas dari NKRI.

Pada kesempatan berbeda, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) secara tegas mengatakan bahwa sikap pemerintah tidak akan diam dalam menghadapi ancaman KST. Dalam hal ini KST Papua yang menyandera Pilot Susi Air Philip Mark Mehtrens dan menembak prajurit TNI hingga gugur.

Mahfud menegaskan, TNI dan Polri terus mempersiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Tentunya tidak dengan cara kekerasan.

Mahfud menjelaskan, sebenarnya terdapat dua kesulitan. Pertama, sandera dijadikan tameng hidup atau menjadi perlindungan diri KST. Ketika TNI-Polri bergerak, mereka (KST) mengancam akan membunuh sandera, sedangkan pihaknya sebagai warga yang beradab tentu harus bisa melindungi warga negara asing.
Sebelumnya, TNI juga telah mengerahkan pasukan organik dalam operasi pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehtrens. Pengerahan Prajurit organik tersebut dilakukan karena pertimbangan luasnya wilayah dan kondisi geografis Papua.

Kolonel Kav Herman Taryaman selaku Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih mengatakan, pengerahan prajurit organik tersebut dilakukan karena pertimbangan luasnya wilayah dan kondisi geografis. Herman mengungkapkan, jumlah prajurit TNI yang dikerahkan untuk membantu Polri dalam operasi tersebut jumlahnya normatif atau sesuai kebutuhan.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta kepada pemerintah untuk bisa memastikan keselamatan pilot Susi Air yang disandera oleh KST sambil terus berupaya dalam proses negosiasi. Dalam upaya tersebut, dirinya mengatakan bahwa pemerintah jangan sampai membuat harga diri bangsa jatuh.

Meski proses penyelamatan membutukan waktu yang lama, pemerintah harus tetap berhati-hati dalam melakukan negosiasi serta komuniasi, terutama dengan tokoh-tokoh setempat. Apalagi niat awal penyelamatan adalah dengan cara damai agar tida ada korban jiwa.

Upaya pembebasan terhadap pilot Philip Mark asal Selandia Baru tersebut tidak akan berhenti sebelum Philip berhasil dibebaskan dari penyanderaan. Pemerintah juga tidak ingin gegabah dalam mengambil langkah demi meminimalisir korban jiwa. Karena bagaimanapun juga, pembebasan terhadap Philip merupakan langkah untuk memanusiakan manusia agar bisa hidup dengan bebas tanpa menjadi tawanan.

Penulis adalah Mahasiswa papua tinggal di Manado