Pemerintah Utamakan Komunikasi Dalam Mengatasi Sektor Keamanan di Papua

32
Warga Papua Mendukung Keberadaan Aparat Keamanan
Foto Ilustrasi | Ist

Oleh : Timotius Gobay

Pemerintah mengutamakan komunikasi dalam mengatasi sektor keamanan di Papua. Dengan pendekatan humanis dan komunikatif tersebut, maka diharapkan masalah keamanan akan lekas selesai.

KST (kelompok separatis dan teroris) Papua masih menjadi duri dalam daging karena mereka masih aja ingin membelot dari NKRI. Masalahnya, yang dipertaruhkan adalah keselamatan warga sipil di Papua, karena kebanyakan mereka yang jadi korban saat KST berulah. Pemerintah berusaha keras agar KST diberantas agar di Bumi Cendrawasih aman, tentram, dan tidak dirusuhi oleh kelompok pemberontak.

Pada akhir tahun 2021 diadakan pendekatan baru untuk mengatasi kelompok pemberontak di Papua dan caranya dengan yang lebih humanis. Diharap dengan cara ini maka akan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah karena makin banyak anggota KST yang menyerahkan diri secara suka-rela.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan bahwa pemerintah akan mengutamakan komunikasi dalam mengatasi sektor keamanan di Bumi Cendrawasih. Prioritas kerja satuan Mabes TNI di Papua dan Papua Barat akan melihat ke faktor geografis dan komunikasi intensif dengan masyarakat setempat.

Jenderal Andika menambahkan, komunikasi sosial adalah bagian dari tugas pembinaan teritorial TNI yang tujuannya untuk meningkatkan hubungan TNI dan berbagai kelompok masyarakat sehingga tumbuh rasa saling pengertian dan kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI.

Dalam artian, ketika ada komunikasi yang intensif maka akan mencairkan hubungan antara TNI dan warga sipil. Di sini prajurit TNI benar-benar berperan sebagai sahabat rakyat karena mereka mengamankan masyarakat sekaligus mengayomi dengan hangat. Hubungan yang kekeluargaan akan makin mengeratkan kedua belah pihak dan muncul rasa saling mengasihi.

Ketika ada komunikasi yang intensif maka warga akan dengan senang hati jadi informan, sehingga penyerangan dari KST atau OPM (organisasi Papua merdeka) akan dicegah. Pasalnya, masih ada sebagian (walau kecil) warga yang ternyata pro OPM. Akan tetapi ketika mereka berhubungan baik dengan prajurit TNI, akan terbuka mata hatinya, dan merasa bahwa dukungannya diberikan kepada pihak yang salah.

Pencegahan memang lebih baik daripada pengobatan dan pemberesan tempat pasca penyerangan OPM. Dengan komunikasi yang baik dari masyarakat ke pihak TNI (dan sebaliknya) maka rakyat tidak akan sungkan atau takut untuk melapor ketika ada sesuatu yang mencurigakan, yang kemungkinan dilakukan oleh KST. Mereka tinggal menelepon lalu aparat keamanan yang akan membereskannya.

Komunikasi yang efektif memang harus dijalin karena selama ini banyak korban KST yang berstatus sebagai masyarakat sipil. Jangan sampai ada korban lagi dari mereka karena tidak bisa melawan saat diserang, sehingga pencegahan penyerangan bisa dilakukan apabila komunikasinya bagus.

Selain itu, warga sipil juga bisa bercerita betapa hangatnya hubungan dengan prajurit TNI. Sehingga ketika ada anggota KST (yang melintas) atau keluarga mereka (yang ternyata diam-diam pro KST) akan mengetahuinya. Mereka bisa terketuk hatinya dan tahu bahwa TNI datang untuk membela rakyat dan bukan sebaliknya.

Para anggota KST akan sadar keberadaan TNI adalah untuk menjaga Indonesia dari perpecahan dan saat ini Papua sudah begitu banyak diubah jadi modern dan bagus oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka akan menyerahkan diri sengan suka-rela ke hadapan aparat dan disambut dengan baik. Bahkan dijanjikan pekerjaan baru.

Pemberantasan KST memasuki babak baru ketika wajib ada komunikasi yang intensif antara rakyat sipil dengan prajurit TNI. Dengan adanya hubungan baik maka akan lebih kekeluargaan dan TNI berperan sebagai sahabat masyarakat. Warga sipil akan jadi informan (secara tidak resmi) dengan senang hati.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo