Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum Disahkan, Fraksi PDIP Berharap Kota Medan Aman dan Nyaman

11
Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum Disahkan, Fraksi PDIP Berharap Kota Medan Aman dan Nyaman
Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan, Margaret Marpaung. (Foto: Ist)

MedanIntipnews: Dengan disahkannya Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan persetujuan Walikota Medan dan DPRD Kota Medan, Fraksi PDIP DPRD Kota Medan berharap Perda ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi idaman warga Kota Medan. 

Harapan itu disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Medan, Margaret Marpaung dalam pendapat fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui rapat paripurna, Senin (18/10/2021).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE didampingi Wakil Ketua, Rajudin Sagala serta pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya. Hadir juga Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan beberapa pimpinan OPD Pemko Medan.

Dikatakan Margaret Marpaung, dengan ditetapkannya Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut, kepada Pemko Medan agar bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan untuk menertibkan pengutipan liar berkedok premanisme, perjudian, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak punk serta peredaran Narkoba yang sudah menjalar hingga pinggiran kota.

Menurut Margaret, selama ini keberadaan mereka sudah sangat mengganggu dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Hal itu harus menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti Pemko Medan,” ujar Margaret Marpaung anggota Komisi I DPRD Medan yang membidangi keamanan.

Ditambahkan Margaret, dari hasil kajian dan survei Fraksi PDIP ada beberapa permasalahan gangguan ketenteraman di Kota Medan yang sangat prioritas untuk diselesaikan. Seperti, banyaknya penyalahgunaan fasilitas umum (Fasum) seperti jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya sehingga menggangu ketertiban dan ketenteraman pihak lain.

Sering dan banyak timbunan-timbunan material bangunan yang diletakkan begitu saja di pinggir jalan dan tidak segera dipindahkan oleh pemiliknya. Berubahnya fungsi sungai, saluran dan kolam, sehingga berdampak pada lingkungan yaitu pencemaran serta berubahnya fungsi lingkungan. 

Bukan itu saja, juga penetapan papan papan reklame dan Bilboard yang tidak sesuai dengan pemanfaatan tata ruang. Menjamurnya PKL akibat tidak tersedianya lokasi yang strategis akibat relokasi dan lemahnya pengelolaan pasar tradisional yang ada saat ini di Kota Medan. Tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat Kota Medan yang masih minim terhadap pentingnya masalah ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain itu, tambah Margaret, fraksinya mendorong Pemko Medan agar tetap melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin atas praktik pelayanan kesehatan yang beroperasi di Kota Medan yang tidak memiliki izin guna menghindari terjadinya kerugian di tengah tengah masyarakat. 

Karena menurut Margaret, banyak praktik pelayanan kesehatan yang beroperasi di Kota Medan namun tidak memiliki izin. “Bila hal itu tidak diawasi secara rutin, dikhawatirkan akan terjadi permasalahan dan mengakibatkan kerugian semua pihak,” terang Margaret.

Sebagaimana diketahui sesuai nota jawaban Walikota Medan sebelumnya, pelayanan kesehatan yang memiliki izin hingga Tahun 2017 di Kota Medan sebanyak 340 Klinik. Dengan rincian praktik perorangan dokter sebanyak 199 orang, praktik dokter gigi 213 orang dan praktik bidan 64 orang. * Itp04