PKL Penunjang Perekonomian, Afif Abdillah: Perlu Ditata dan Diberdayakan Melalui Perda No.5/2022

28

Medan-Intipnews.com: DPRD Kota Medan dan Pemko Medan telah melahirkan satu produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah (Perda) No.5/2022/2023 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kali Lima (PKL) di Kota Medan. Sebab, PKL merupakan salah satu penunjang perekonomian di ibukota Provinsi Sumatera Utara dan mempunyai potensi sehingga perlu ditata serta diberdayakan.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Medan Afif Abdillah SE (Foto) saat mengelar Sosialisasi Perda (Sosper) No.5/2022 tersebut di Perguruan Tinggi Swadaya Jalan HM Jhoni, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Minggu (6/8/2023). Di dalam perda ini, jelas Afif, PKL akan diatur berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan sehingga estetika Kota Medan semakin lebih baik ke depannya.

“Saya ingin Pemko Medan dapat menata dan memperdayakan PKL, karena mereka potensi bagi kita semua,”kata Afif. “Perda ini akan mudah berjalan apabila Pemko Medan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal), sehingga penetapan zonasi mudah dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Berdasarkan Perda No.5/2022 tersebut, kata Afif, kawasan berjualan para PKL sudah ditetapkan sesuai dengan zonasi. Ada 3 zona yang harus dipatuhi para PKL, ungkapnya, yakni Zona Merah, Kuning dan Hijau. Dikatakannya, Zona Merah merupakan kawasan yang bebas dari aktivitas PKL seperti depan rumah ibadah, rumah sakit, kompleks perumahan, kawasan militer, jalan nasional dan jalan provinsi.

Sedangkan Zona Kuning, bilang Afif, merupakan kawasan yang diizinkan PKL untuk beraktivitas namun dengan syarat dan dalam waktu terbatas. Sebagai contoh, jelasnya, di antaranya bangunan non permanen, kantor atau pertokoan yang masih berfungsi. “Di Zona Kuning ini, para PKL boleh berjualan jika bangunan induknya berhenti beroperasi,” paparnya.

Sementara itu Zona Hijau, terang Afif, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi PKL berjualan dan beraktivitas dengan penataan pengelompokan jenis dagangan seperti bangunan non permanen dan permanen, daerah yang dikhususkan serta revitalisasi pasar dengan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai.

Selain penetapan zonasi, bilang Afif, Perda No.5/2022 juga mengatur sanksi hukum bagi PKL yang berjualan tidan sesuai dengan zona yang telah ditetapkan tersebut. “Selain dikenakan kurungan 3 bulan kurungan, PKL yang melanggar Perda No.5/2022 juga dikenakan sanksi sebesar Rp.1 juta,” terangnya.

Di hadapan para konstituennya tersebut, Afif selanjutnya mengungkapkan, setiap PKL harus memiliki Tanda Pengenal Berjualan (TPB) yang diterbitkan Wali Kota. TPB itu, paparnya, akan dikeluarkan perangkat daerah terkait dengan masa berlakunya hanya 1 tahun.

“Artinya para PKL harus memperbaharui TPB setiap tahunnya. PKL yang memiliki TPB harus bersedia pindah tanpa tuntutan ganti rugi jika ada kebijakan dari Pemko Medan yang terkait dengan pembangunan. Sedangkan bagi PKL yang tidak memiliki TDB dilarang berjualan,” ujarnya.

Terakhir, kata Afif sebelum menutup Sosper, bagi PKL yang memiliki TPB, mereka mempunyai hak mendapat pelayanan, penerbitan TPB, menerima penataan, pembinaan dan relokasi sesuai zonasi dan jenis usaha, perlindungan usaha dan difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana.Itp05