Pokja Laporkan Konstruksi 6 ke Kejari Stabat

19
tEKS FOTO : Ketua Kadin dan Aspekindo usai melaporkan Pokja kontruksi UKPBJ dan Dinas PPK PUPR Langkat ke Kajari Langkat.(itp/Ist)

Langkat Intipnews.com: DPK Aspekindo dan Kadin Kab.Langkat melaporkan Pokja konstruksi VI Unit Kerja Pengadaan Barang& Jasa( UKPBJ) dan PPK Dinas PUPR Kab.Langkat ke Kejari Langkat.

Ketua KADIN Langkat Radian Alfian dan Plt dari Ketua Aspekindo Langkat M.Faisal Hsb  menjelaskan, Jumat( 10/12/21) (foto) pelaporan kepada Kejari Langkat dinilai karena adanya indikasi pelanggaran UU dan peraturan yang dilakukan Pokja kontruksi VI UKPBJ dan PPK Dinas PUPR Kab.Langkat terkair perubahan jadwal lelang.

“Perubahan jadwal lelang itu sampai enam kali dan tidak substansi dan tidak ada penerapan biaya SMKK atau biaya keselamatan kerja yang tercantum dalam dokumen yang di upload Pokja kontrukdi dan PPK Dinas PUPR Kab.Langkat,” ujar Radian Alfian.

Begitu pula perubahan jadwal lelang yang dilakukan Pokja VI UKPBJ dinilai tidak profesional, sebab sampai enam kali dilakukannya perubahan yang diduga mempunyai salah satu kepentingan di perusahaan.

Plt Ketua Aspekindo Langkat M.Faisal Hsb juga mengemukakan tender paket pekerjaan Dinas PUPR Kab.Langkat ini. Tidak memasukkan biaya penerapan SMKK dalam DKH, seharunya batal. Dan dievaluasi ulang dokumen yang diberikan PPK tersebut.

Menurutnya prosedur sudah jelas dan hal itu sudah disampaikan kepada Inspektorat guna melakukan evaluasi dan sudah diklasifikasi langsung pada Rabu(24/11/21). kepada salah seorang anggota Pokja bermam ZH yang disaksikan oleh S selaku kepada UKPBJ. Bahwa  biaya SMKK harus ada dalam daftar kuantitas dan harga yang diberikan oleh PPK kepada pokja, sebelum ditayangkannya pelaksanaan lelang.

Menurut ketua KADIN Langkat dan Aspekindo Langkat, kasus tender itu sudah dilaporkan kepada Kejari Langkat di Stabat. “Kita berharap laporan itu bisa diproses,” tegasnya. ( itp/04).