Rizki Mardhatillah: Public Policy Yang Baik Dibutuhkan

13

Binjai – Intipnews.com : Penggiat Politik dan Hukum Tata Negara Rizki Mardhatillah  pada acara Talkshow Caleg (Cakap – Cakap Legislatif)  bertemakan “Tugas dan Fungsi Legislatif dalam Mewujudkan Public Policy”. di Sundawani Hall Cafee & Resto  Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kota Binjai pada Sabtu , (11/11/2023).

Dengan  moderator Isminar, S.Pd.I, M.Pd , selain Rizki Mardhatillah  sebagai narasumber, hadir diantaranya narasumber lain Anggota DPD RI Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, Anggota DPRD Sumut H. Zainuddin Purba dan H. Irhamsyah Putra Pohan, SE selaku Anggota DPRD Kota Binjai. 

Dalam ringkasan argumen yang disampaikan Rizki Mardhatillah, ia mengatakan bahwa, “patut kita pahami bersama, lembaga legislatif merupakan bagian dari pada pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh John Locke yang selanjutnya dikembangkan oleh Montesqueu yang dikenal dengan istilah Trias Politica”, ucapnya.

Pembagian kekuasaan ini dapat disimpulkan 

sebagai fokus (attack power) untuk mewujudkan pencapaian dari sebuah kedaulatan, baik diantara legislatif (pembuat aturan), eksekutif (menjalankan aturan/pelayanan) dan yudikatif (penegakkan aturan/hukum/kehakiman)”, ungkap pria yang berperawakan tinggi dan berkacamata.

 Kegiiatan  dipelopori  DPM STIT Al-Washliyah itu, Rizki menjelaskan, “dari ketiga (trias politica) lembaga kekuasaan itu, 2 diantaranya dilahirkan dari peran partai politik / gabungan partai politik yakni, legislatif dan ekselutif. Dengan regulatif peraturan yang berlaku”, jelasnya.

Dalam rangka menyambut pemilu  14 Februari 2024 mendatang, Rizki mengajak agar seluruh komponen subjek hukum, baik kalangan masyarakat, kaum intelektual / terpelajar (mahasiswa), kiranya pemilu 2024 dapat menjadi refleksi utama untuk mencapai harapan pancasila dan konstitusi (UUD 1945), “beber Rizki Mardhatillah yang juga aktif di kepengurusan Depinas SOKSI.

Lanjutnya, “pemilu merupakan pesta rakyat, harus melek dan bersuka cita menyambutnya, bukan hanya bersuka cita mencoblosnya saja, tetapi hasil dari pada pilihan kita juga menjadi harapan besar bagi kita seluruh rakyat Indonesia terkhusus di Kota Binjai. Eksekutif yang kita hasilkan harus mampu melanjutkan pembangunan maupun kesejahteraan dan legislatif yang kita pilih juga harus mampu melahirkan legislasi atau kebijakan yang memihak kemaslahatan umum (publik)”, harap Rizki.

“Tapi kalau salah memilih pada pemilu 2024 mendatang, ya konsekuensi maupun resikonya juga tidak main-main, yang pertama rakyat menjadi objek penyesalan kembali, yang kedua berdampak salah dalam kebijakan. Kalau salah memilih, salah kebijakan, otomatis akan salah penerapannya dan memgakibatkan kehancuran disegala sektor”, cetus Rizki ( itp.04)