Saksi Fakultas Hukum Unmul AGM No 4 Kepala Daerah di Kaltim OTT KPK

6
Foto :Ilustrasi/Istimewa

Samarinda-Intipnews.com: Dosen Fakultas Hukum Universitas  Mulawarman (Unmul) Samarinda Orin Gusta Andini  memberikan beberapa catatan kepada media, Jumat 14 Januari,  terkait penahanan Bupati Penajam Pasir Utara (PPU). 

Dalam pers rilisnya kepada Intipnews.com Universitas Unmul  yang tergabung di Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi ) memberikan ada empat poin usai Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dan lima orang lainya jadi tersangka suap.

Orin menyebutkan AGM adalah  no empat kepala daerah di Kaltim yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Sebelumnya, Syaukani HR (Eks Bupati Kutai Kartanegara 2005), Rita Widyasari (Eks Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015), dan Ismunandar (Eks Bupati Kutai Timur) juga dijerat dalam OTT KPK.

Saksi FH Unmul berpendapat, akar mula deretan kepala daerah yang telah terjerat dalam OTT KPK tak lepas dari politik dinasti yang menjadi pintu masuknya korupsi.

“Politik dinasti merupakan potret oligarki politik di Kaltim yang telah lama terjadi. Lingkaran kekuasaan yang diisi keluarga dan kerabat merupakan faktor utama penyubur perilaku korup,” kata

Lanjutnya, segala perangkat dan sektor jaringan dalam genggaman segelintir orang dan golongan, bahkan politik dinasti kian bermertafora dalam berbagai bentuk.

“Bukan lagi hubungan darah semata, namun juga merambah pada relasi perkawanan,” jelasnya.

Saksi FH Unmul menegaskan, praktik korupsi yang marak saat ini adalah wujud kesinambungan historis yang merupakan warisan oligarki dan harus dijadikan musuh bersama.

Praktik korupsi terhadap barang dan jasa yang juga diprediksi akan terus menjamur seiring menyambut Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN), juga bidang sumber daya alam (SDA) yang rawan korupsi saat proses perizinan.

“Dengan potensi SDA yang cukup melimpah di Kaltim, tentu saja pengawasan harus dilakukan bersama oleh masyarakat Kaltim,” ucapnya.

Dengan potensi SDA yang cukup melimpah di Kaltim, tentu saja pengawasan harus dilakukan bersama oleh masyarakat Kaltim,” ucapnya.

Untuk itu, ada empat catatan yang diberikan Saksi FH Unmul yaitu

Pertama, penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus korupsi Bupati PPU harus dilakukan dengan transparan.

Kedua, mendesak KPK untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus ini, termasuk kemungkinan perkara lain yang sebelumnya kontroversial.

 Ketiga, meminta KPK untuk mempertimbangkan penggunaan delik pencucian uang, terutama terkait dengan harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Hal ini diperlukan sebagai bagian dari upaya memiskinkan para koruptor,” katanya.Keempat, meminta KPK untuk secara ketat mengawasi daerah-daerah yang kental dengan pendekatan politik dinasti dalam mengelola daerah, karena politik dinasti merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

“Pengawasan dan penegakan hukum harus terus dilakukan, agar momentum pembangunan IKN tidak menjadi celah yang dimanfaatkan oleh proyek yang diboncengi kepentingan-kepentingan oligarki,” pungkasnya. ril

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini