Sinergitas Lintas Sektor Penting Kawal Percepatan Pembangunan Papua 2024

19

Oleh : Ferdy Mawirampakel 

Seluruh pihak harus menyadari bahwa adanya sinergitas antar lintas sektor merupakan hal yang sangat penting untuk mampu bersama-sama mengawal terlaksananya percepatan pembangunan di Papua pada tahun 2024 mendatang.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai menyebutkan bahwa pada tahun 2024 anggaran telah disiapkan untuk mendesain dan mengelola kebijakan nasional terbaru dalam konteks di Papua Pegunungan. Seluruhnya pada tahun depan akan segera dimulai.

Adanya hal tersebut juga sudah sesuai dengan arah kebijakan yang dirumuskan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), bahwa memang harus ada semangat yang terus membara, disertai dengan paradigma, cara kerja yang baru di dalam mengelola pembangunan di Bumi Cenderawasih untuk menjadi sebuah lompatan pembangunan ke depan, khususnya di wilayah Papua Pegunungan sendiri.

Termasuk juga bagaimana pendekatan dan apa yang harus dilakukan demi pembangunan Tanah Papua, sehingga tidak hanya dilandaskan dengan bekerja sesuai dengan otoritasnya saja, melainkan juga perlu ada berbagai macam lompatan yang dilakukan dan bekerja dengan tidak seperti biasa-biasa saja, akan tetapi penting adanya terobosan dan inovasi.

Dari adanya pertemuan secara langsung dengan Presiden RI, diharapkan pula bahwa agar ke depannya seluruh Kepala Daerah di setiap wilayah di Bumi Cenderawasih mampu memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah (pemda) dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah atau RKP pada tahun 2024 mendatang.

Pertama, hal yang harus terus dikawal adalah mengenai pengelolaan akan dana transfer ke daerah atau TKD dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik agar bisa menjadi semakin optimal lagi, kemudian digunakan pula untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.

Kemudian hal kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai perbaikan kebijakan administrasi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN dengan pemerintah pusat. Harmonisasi tersebut harus dilakukan agar pembangunan di Tanah Air, khususnya di Papua bisa bergerak dengan selaras.

Selanjutnya, pemerintah Ri juga ters mendorong adanya pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastrktur di daerah. Selain itu, ada pula dibahas mengenai pelaksanaan monitoring serta mendorong sinergi pelaksanaan dana desa dalam rangka capaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan yang ekstrem, kemudian menurunkan angka stunting dan mengendalikan melesatnya angka inflasi.

Maka dari itu, sudah sangat penting adanya peranan aktif dari seluruh pihak termasuk Kepala Daerah setempat di sebanyak delapan Kabupaten di Papua Pegunungan maupun dengan pihak kementerian atau lembaga maupun instansi terkait lainnya agar bisa secara bersama-sama membangun ‘honai baru’ di Provinsi paling Timur Indonesia itu agar bisa semakin dirasakan dampak baik dan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Terdapat tantangan tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bisa melakukan desain hingga selama 20 tahun ke depan agar berbagai macam sumber pendapatan asli daerah (PAD) Papua baik itu dalam sektor ekonomi produktif terus dapat didorong guna semakin mendongkrak pendapatan daerah setempat.

Apa saja yang dapat didorong agar PAD tersebut dalam konteks pembangunan Papua bisa terealisasi dengan sangat optimal adalah perbaikan pada seluruh sektor, termasuk pada sektor pertanian, jasa logistik, konektifitas, perkebunan. Kemudian desain langkah ke depan yang dilakukan adalah dengan pertambangan rakyat yang diizinkan UU Minerba didesain dan ditata dengan baik sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua, khususnya termasuk Papua Pegunungan.

Minimal terdapat sebuah desain dari sisi peningkatan anggaran yang tadinya hanya dua persen saja dari besaran DAU Nasional, kemudian bagaimana caranya agar hal tersebut mampu ditingkatkan hingga menjadi sebesar 2,25 persen. Khususnya untuk jasa logistik di Papua Pegunungan sendiri agar bagaimana ke depan perlu ada suatu pembahasan bersama dengan seluruh kabupatan yang ada, termasuk kementerian hingga lembaga terkait lainnya sebagaimana disebutkan bahwa sebagai logistik emas sehingga mampu mendongkrak pendapatan di tahun 2024.

Untuk itu, harus terus diperkuat bagaimana langkah untuk memperbaiki rantai sistem secara holistik baik itu melalui jalur udara, darat maupun sungai sehingga harus terus bersama-sama menyusun akan kebaruan bagi seluruh masyarakat di Papua. begitu juga dengan adanya potensi sumber daya alam (SDA) yang ada, sehingga pemerintah pun harus hadir sebagai market atau pasar atau jembatan untuk memasarkan hasil pertanian dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli mengaku bahwa apa yang telah dikonsepkan oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan itu sudah sangat luar biasa, tinggal ke depannya bagaimana menyandingkannya bersama dengan kabupaten dan mampu diwujudkan dalam APBD. Menurutnya seluruh konsep yang digagas tersebut sudah luar biasa, terlebih juga sudah sangat bagus untuk ekonomi kerakyatan yang semakin berpihak pada masyarakat asli Papua.

Percepatan pembangunan Papua pada tahun 2024 sendiri harus bisa terus dikawal oleh seluruh pihak dan berbagai lapisan elemen termasuk di kalangan masyarakat sendiri agar terlaksananya pembangunan bisa sesuai dan sejalan dengan apa yang telah diinginkan oleh masyarakat serta semakin menunjang kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Mahasiswa Papua Tinggal di Medan