Soal Penggunaan DD Perkebunan Ajamu Tahun 2023 Rp 1,2 Miliar, Ini kata Kades dan Sekdes

63

Labuhanbatu-Intipnews.com: Kepala Desa Perkebunan Ajamu Wahidin didampingi Sekretaris Desa Supitra, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (18/12/2023) mengatakan, dalam Perubahan APBDesa tahun 2023, desa itu menerima tambahan Dana Desa (DD) Rp 116 juta. Sebelumnya di APB Desa tahun 2023,   desa itu menerima DD Rp 1,1 miliar. (Foto Kantor Kepala Desa Perkebunan Ajamu)

” Kita dapat tambahan Rp 116 juta dimasukkan dalam Perubahan APBDesa. Di APBDesa sebelumnya kita dapat Rp 1,1 miliar” ujar Kades didampingi Sekdes

Dia menjelaskan, dana tambahan Rp 116 juta di Perubahan APB Desa itu, digunakan untuk melaksanakan program yang sebelumnya  tidak masuk dalam APB Desa, yaitu pengadaan peralatan 13 posyandu yang ada di desa itu dan honor petugasnya. 

Saat ditanya, Kades mengaku untuk pengadaan kursi, timbangan, alat tensi dan honor petugas atau kader posyandu dihabiskan sekitar Rp 90 juta lebih. Sementara sisanya, dia lupa untuk apa digunakan. 

“Kayaknya sekitar sembilan puluh sekian (untuk belanja kursi, timbangan dan alat tensi dan honor posyandu). Semalam yang sisanya entah kemana itu semalam itu. Pokoknya itulah dia intinya” katanya. 

Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan dari papan informasi desa yang terpampang di depan kantor kepala desa, dalam APB Desa tahun 2023 sebelum dilakukan Perubahan APB Desa tahun 2023, terdapat alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 136 juta.

Anehnya, Kades mengaku  anggaran kesehatan Rp 136 juta itu juga digunakan untuk honor petugas posyandu. Padahal sebelumnya Kades mengaku DD tambahan Rp 116 juta diantaranya digunakan untuk membayar  honor posyandu.

“Kesehatan honor posyandu itulah mungkin. Iya macam makanan tambahan dia kan. Kalau posyandu 13 pos. Satu pos 5 orang petugasnya” akunya. 

Selanjutnya, menurut informasi di papan informasi desa, dalam APB Desa tahun 2023, juga terdapat anggaran untuk pembuatan air bersih Rp 39 juta. Sekdes mengatakan, anggaran itu digunakan untuk membuat sumur bor sedalam 100 meter dengan menara 5 meter, yang terletak di lahan milik desa. 

“Gak untuk penduduk sih. Untuk fasilitas. Karena kan kita rencana mau buka agro wisata itu. Jadikan untuk fasilitasnya harus ada air bersih” terangnya. 

Mengenai penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan sumur bor itu, Sekdes mengaku jika RAB dibuatkan oleh pendamping desa.

” Iya. Pendamping (buat RAB). Pendamping desa lah. PDTI” ungkapnya. 

Lebih lanjut  Sekdes menjelaskan tentang program ketahanan pangan dalam APB Desa tahun 2023, dengan alokasi anggaran Rp 92 juta lebih. Anggaran itu digunakan untuk  penanaman sayur-sayuran seperti cabe, timun atau pun terong yang tersebar di 7 dusun yang ada di desa itu. 

Namun, dari Rp 92 juta anggaran ketahanan pangan itu, hanya Rp 21 juta yang digunakan untuk belanja pengadaan bibit sayur-sayuran. Sementara Rp 51 juta digunakan untuk pagar, dan sisanya untuk pengadaan mesin air. 

“Jadi kalau untuk kelengkapan jaring, kayu kawat, itukan dibuat pagar, itu sekitar Rp 51 jita. Lain bibit. Bibitnya sekitar Rp 21 juta. Ada pengadaan mesin air yang untuk apa itu” sebutnya. 

Menurut Sekdes, penanaman sayur-sayuran itu dilaksanakan lewat kelompok tani dan tidak menggunakan pola padat karya tunai desa (PKTD) dengan memberikan upah kerja kepada masyarakat. 

Dia menambahkan, tidak diterapkannya PKTD

dalam kegiatan ketahanan pangan dikarenakan ada arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu. Dinas PMD kata dia, meminta kegiatan itu harus dilaksanakan oleh kelompok tani yang sudah memiliki akta pendirian dari notaris.

“Tapi arahan dari PMD kita kan harus kelompok. Pak kades lah yang kemarin apa. Rapat kan harus ke kelompok yang harus udah di notariskan, yang di sahkan. Makanya gini lho bang, kalau masalah ini kita jujur ajalah, masih kurang pembekalan” bebernya.(Itp AAT)