Tahun 2022, Pemko Sidimpuan Kejar Pencapaian MCP 80%

43
Tahun 2022, Pemko Sidimpuan Kejar Pencapaian MCP 80%
Pemerintah Kota Padangsiaandimpuan terima pengharg

Sidimpuan-Intipnews.com: Pemerintah Kota (Pemko) P Sidimpuan berupaya maksimal mengejar pencapaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) minimal 80% dengan kategori terbaik di tahun depan.

Harapan tersebut disampaikan Walikota P Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution, SH (foto) saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Aula Sarasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumatera Utara (Sumut),  Rabu, (22/12/2021).

Kegiatan rakor dalam rangka memperkuat perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, dalam rangka mencegah korupsi di Kabupaten Tapsel, Kota P.Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Gubernur Sumut diwakili  Pj.Sekretaris Daerah, Afif Lubis mengatakan Pemprov Sumut medukung penuh kegiatan rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemkab dan Pemkot se-Sumut serta di lingkungan Pemprov Sumut. Kegiatan ini harus menjadi perhatian serius bagi jajaran Pemda seluruh kabupaten/kota, untuk bekerja lebih keras dan saling mengingatkan, sehingga Program Pencegahan Korupsi melalui MCP oleh KPK dapat terwujud.

“Pemprov Sumut menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini, untuk pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, di Sumut baru ada 3;daerah yang memperoleh MCP kategori terbaik yaitu Pemkab Batu Bara, Pemko P.Siantar dan Tebing Tinggi, dan mengharapkan keberhasilan daerah tersebut dapat menjadi motivasi bagi kepala daerah yang lain dalam mencapai target MCP.

Sementara itu, Direktur Wilayah I Koordinasi dan Suvervisi KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko menjeladkan rakor ini merupakan upaya pencegahan korupsi, dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Tabagsel, Tapteng dan Sibolga.

“Kami minta seluruh kepala daerah agar melaksanakan tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, dengan memperkuat pengawasan di tingkat internal,”pintanya.

Dikatakan, pihak KPK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam upaya pencegahan dini tindak pidana korupsi, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih sesuai dengan rencana aksi yang dicanangkan oleh pimpinan KPK.

Mewakili kepala daerah se-Tabagsel dan Tapteng Sibolga, Bupati Tapsel,  Dolly Pasaribu, mengharapkan tim KPK dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan serah terima Sertifikasi Aset Pemda Kabupaten Tapsel, Paluta, Palas, Madina dan Pemko P Sidimpuan serta Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga (tanah milik Pemda yang terbit tahun 2021). * Hadiansyah Panjaitan