Terima Bantuan Beras, Masyarakat Berterima Kasih Atas Komitmen Pemerintah

18

Oleh: Nana Gunawan 

Saat ini Pemerintah masih memiliki stok cadangan beras hingga 1,6 juta ton. Akan tetapi, jumlah stok tersebut akan terus menurun seiring dengan penyaluran bantuan pangan dari Pemerintah dalam rangka memenuhi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi landasan Pemerintah untuk menambah stok beras melalui impor sebanyak 1,5 juta ton pada tahun ini.

Upaya Pemerintah dalam memenuhi stok cadangan beras sangat diapresiasi oleh masyarakat karena merasa terbantukan oleh program-program tersebut. Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai wilayah di Indonesia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi yang tidak menyerah dalam memperjuangkan stok dan harga beras dari laju inflasi.

Namun demikian, tingginya konsumsi dan penyaluran bantuan pangan beras membuat stok Bulog semakin menipis. Tingkat konsumsi masyarakat akan beras juga akan semakin besar, karena itulah Pemerintah terus melanjutkan program bantuan beras hingga tahun 2024.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan bahwa target impor saat ini sebanyak 1,5 juta ton. Beras tersebut akan masuk ke dalam kuota tambahan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sebanyak 500 ribu ton diperkirakan akan masuk ke Indonesia paling lambat pada pertengahan Desember 2023.

Adapun impor 500.000 ton beras berasal dari berbagai negara. Pihaknya memperkirakan pada akhir tahun 2023 stok beras Pemerintah berada di angka 1,3 juta ton, di mana stok saat ini masih di 1,7 juta ton akan berkurang sekitar 900.000 ton untuk bantuan pangan beras serta operasi pasar SPHP.

Setiap bulannya, Pemerintah menggelontarkan sekitar 240.000 ton beras bantuan kepada 21,3 juta KPM yang kemudian disalurkan untuk SPHP 50.000 ton setiap bulannya. 

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai bahwa langkah Pemerintah dalam mengimpor 1,5 juta ton beras merupakan keputusan yang tepat karena sudah mencukupi stok hingga memasuki masa panen tahun raya 2024.

Ribuan masyarakat miskin di Kabupaten Lebak, Banten telah menerima beras dari program bantuan pangan yang digulirkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Mereka merasa senang dan sangat berterima kasih kepada Pemerintah karena telah memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg.

Mak Aminah, salah satu warga Rangkasbitung, Kab. Lebak menngatakan bahwa penyaluran beras program bantuan pangan dari Pemerintah sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi ketersediaan pangan keluarga. Penyaluran program bantuan pangan ini juga dianggap sangat meringankan beban ekonomi masyarakat Kab. Lebak yang berpenghasilan rendah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lebak, Nana Sunjana mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum pernah menerima laporan adanya warga yang mengalami kerawanan pangan. Pihaknya juga menilai bahwa program bantuan pangan ini sangat menguntungkan masyarakat menengah ke bawah.

Nana menambahkan bahwa penyaluran beras pada Oktober 2023 dari Bapanas melalui gudang layanan Perum Bulog Divre Lebak-Pandeglang yaitu sebanyak 1.519 ton beras dan masing-masing KPM telah menerima beras sebanyak 10 kg selama 3 bulan terakhir. Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memenuhi ketersediaan pangan untuk masyarakat miskin.

Sedangkan, di Wonogiri, menurut Data Terpadi Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 93.842 KPM telah menerima bantuan sosial beras cadangan pangan Pemerintah alokasi bulan Oktober 2023.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan Pangan) Wonogiri, Baroto Eko Pujanto mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan pemerintah alokasi Oktober 2023 sudah berjalan di semua kecamatan. Baroto menambahkan bahwa para penerima program bantuan pangan Pemerintah adalah keluarga yang masuk dalam daftar DTKS atau keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Di sisi lain, ratusan warga Desa Bulu, Kec. Bulu, Kab. Temanggung, jawa Tengah juga telah menerima bantuan beras dari Bapanas pada Oktober 2023. Para penerima manfaat di Temanggung mengacu pada data dari Dinas Sosial berdasarkan nama dan alamatnya masing-masing, sehingga penyaluran ini tepat sasaran.

Kepala Desa Bulu, Zaidhun mengatakan bahwa bantuan beras dari Pemerintah guna ketahanan pangan ada sebanyak 222 penerima, dan setiap Kepala Keluarga (KK) menerima 10 kg beras. Tentunya hal ini sangat membantu masyarakat terutama di kalangan menengah ke bawah.

Warga Dusun Wolodono, Desa Bulu, Rusmi mengaku senang telah mendapatkan bantuan beras dari Pemerintah sebab pihaknya mengatakan bahwa sebagai buruh harian lepas memiliki kondisi keuangan yang serba tidak menentu. Oleh karena itu, menurutnya bantuan beras sebanyak 10 kg sangat membantu.

Antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia sangatlah tinggi dalam menerima bantuan pangan yang digulirkan oleh Pemerintah. Ratusan bahkan ribuan warga dari tiap-tiap wilayah memadati kantor Pemda masing-masing dalam rangka mengantre untuk mendapatkan bantuan beras sebesar 10 kg. 

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan stok beras hingga tahun 2024 karena pelaksanaan importasi beras tentu telah dilakukan Pemerintah secara terukur. Impor beras juga akan mempertimbangkan produksi dalam negeri sehingga tidak merugikan para petani lokal. 

 Penulis merupakan Pengamat Ekonomi, Pershada Institut.