Wujudkan Pemilu 2024 Damai Tanpa Permusuhan

27

Oleh: Alexander Pratama

Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan. Pemilu yang damai dan tanpa permusuhan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Pemilu yang damai akan menciptakan suasana yang kondusif dan demokratis, sehingga hasil Pemilu dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mewujudkannya diperlukan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, media massa, dan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah memiliki peran paling sentral, di mana perlu memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, dan jujur. Pemerintah juga perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik dan permusuhan selama masa kampanye dan pemungutan suara. Pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pemilu yang damai dan tanpa permusuhan kepada masyarakat. Termasuk, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu, menghindari adanya kampanye hitam dan ujaran kebencian. Apabila ditemukan indikasi atau bahkan terbukti adanya sebuah pelanggaran, maka penegakan hukum terhadap pelanggar harus adil, tidak boleh dibedakan antar kubu politik. 

Dalam orasi ilmiah kebangsaan di acara Resepsi Puncak Hari Lahir Ke-XVI Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara, Menkopolhukam, Mahfud MD menekankan pentingnya menjalankan Pemilu 2024 secara jujur, adil, dan damai demi menjamin Pemilu terlaksana dengan damai. Sebagai bagian dari pemerintah, Mahfud menyampaikan pesan inspiratif dan mengingatkan agar Pemilu dilaksanakan dengan penuh kejujuran.

Mahfud menekankan bahwa pemimpin hasil dari kecurangan tidak akan membawa kebaikan bagi Indonesia. Maka dari itu, masyarakat didorong untuk tidak terlibat dalam kecurangan tersebut dan memilih menjaga integritas sebagai penentu suara. Masyarakat harus memiliki pandangan yang luas tentang masa depan Indonesia. Jika dimaknai dengan seksama, memilih calon pemimpin tidak boleh sembarangan karena akan menentukan arah Indonesia lima tahun ke depan. Menjadi lebih baik atau malah sebaliknya.

Lebih lanjut, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama antara penyelenggara Pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif selama masa kampanye dan pemungutan suara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses Pemilu, seperti dengan pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan cara yang baik dan benar.

Partai politik harus mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan menghindari kampanye yang bersifat negatif atau memprovokasi. Partai politik juga harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik atau kepentingan pribadi.

Sementara itu, media massa dan jurnalis juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang damai, yakni sebagai penyeimbang dan media edukasi. Media massa perlu memberikan informasi yang akurat dan objektif tentang Pemilu, serta mencegah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam menjamin pemberitaan faktual di berbagai platform media  tidak cukup hanya men-takedown atau bahkan memblokir website dan akun provokator. Melainkan juga perlu melemparkan pesan-pesan positif sebagai upaya proaktif mengajak masyarakat untuk ikut mengawal Pemilu yang damai dan tentunya tanpa permusuhan.

Kominfo meluncurkan strategi diseminasi informasi untuk menciptakan Pemilu Damai 2024. Strategi ini dibagi menjadi tiga periode, yakni pra-Pemilu, Pemilu, dan pascaPemilu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pesan yang diusung dalam diseminasi ini bertujuan untuk menanggapi isu-isu Pemilu, seperti peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih, serta antisipasi terhadap isu SARA, anti perpecahan, dan polarisasi. Menkominfo menekankan pentingnya menangani hoaks guna menjaga keamanan ruang digital. Budi Arie menguraikan bahwa periode pra-Pemilu fokus pada ajakan untuk melawan golput dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Sementara pada periode Pemilu, diseminasi informasi difokuskan pada ajakan untuk menjaga kondusivitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada periode pasca Pemilu, pesan yang disampaikan berfokus pada ajakan untuk menjaga persatuan dalam menghadapi hasil Pemilu.

Menurut Menkominfo, kolaborasi dengan platform digital, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan pemangku kepentingan strategis lainnya adalah kunci dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang aman dan kondusif. Koordinasi lintas satuan kerja di Kementerian Kominfo juga dianggap sebagai langkah penting.

Kementerian Kominfo juga menjalin kerja sama dengan operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebarkan informasi melalui SMS Blast, status bar, dan kanal Whatsapp. Sosialisasi dan diskusi tentang Pemilu Damai 2024 dilakukan di berbagai daerah, termasuk produksi konten, infografis, iklan layanan masyarakat dalam format video dan audio, serta media cetak.

Menkominfo menekankan bahwa antisipasi terhadap hoaks menjadi prioritas. Kementerian melakukan pemantauan isu Pemilu, menerbitkan klarifikasi hoaks, menghapus konten hoaks, dan memutus akses ke situs yang menyebarkan hoaks. Selain itu, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilu, khususnya pada saat penghitungan suara.

Pemilu 2024 diharapkan menjadi momentum bersatunya masyarakat dalam semangat demokrasi, tanpa permusuhan dan kecurangan. Kejujuran, netralitas, dan partisipasi aktif di semua lapisan masyarakat, diharapkan dapat membawa Indonesia menuju pemilihan yang berkualitas dan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat. Pemilu yang kondusif akan membuka jalan bagi perkembangan Indonesia sebagai negara demokratis yang kuat dan bersatu.

Harus diingat bahwa Pemilu 2024 memerlukan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan suasana damai dan bebas dari permusuhan. Sosialisasi yang tepat, kerja sama erat antara penyelenggara Pemilu, partai politik, dan masyarakat, pendidikan politik yang efektif, dan promosi nilai-nilai kebangsaan adalah langkah-langkah konkret yang harus diambil. Semua ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa Pemilu yang damai adalah impian bersama, dan kolaborasi aktif dari semua pihak dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Penulis adalah pemerhati politik dari Demokrasi Utama Institute