Oleh: Bagus Pratama
Prediksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait terjadinya eskalasi konflik di negara Timur Tengah ternyata memang sudah terbukti dengan akurat.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan kesiapan untuk menghadapi adanya potensi guncangan ekonomi pada tatanan global pun juga telah tergambar bahkan sejak awal tahun 2025 lalu. Pemerintah sudah terbukti berhasil dalam membaca terjadinya sinyal peningkatan akan ketidakpastian geopolitik tersebut jauh sebelum munculnya konflik antara Israel-Iran yang meletus pada bulan Juni 2025, sehingga berbagai macam langkah mitigasi fiskal dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Wahyu Septia W menilai observasi pemerintah terhadap kondisi global menjadi kunci kecepatan respons fiskal saat tekanan eksternal benar-benar terjadi.
Pemerintah juga tidak hanya sekadar berhenti pada identifikasi risiko semata, tetapi langsung membangun dana cadangan dalam menghadapi terjadinya risiko fiskal atau fiscal buffer melalui beragam langkah efisiensi dan realokasi anggaran birokrasi menuju pada belanja yang lebih berdampak secara langsung bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, masyarakat di Tanah Air bisa memperoleh berbagai macam bentuk perlindungan dari adanya potensi tekanan harga dan penurunan daya beli akibat terjadinya kenaikan harga energi di tingkat global tersebut.
Prediksi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengenai bagaimana kondisi harga minyak dunia ke depan juga terbukti sangat tepat. Harga minyak global yang sempat mencapai hingga US$78 per barel masih di bawah asumsi APBN tahun 2025 yang mematok harga di kisaran US$82 per barel dengan nilai tukar Rp16.000 per dolar AS.
Hal tersebut telah secara nyata menunjukkan bahwa APBN tahun 2025 tersebut memang disusun dengan sangat antisipatif sehingga tetap mampu untuk menampung terjadinya gejolak harga komoditas pada tatanan global bahkan tanpa mengguncang stabilitas fiskal nasional.
Selain melakukan upaya penyiapan fiscal buffer, pemerintah juga sudah menggelontorkan berbagai macam paket stimulus ekonomi hingga senilai Rp24,4 triliun pada kuartal II/2025. Kebijakan tersebut terbukti strategis untuk tetap menjaga daya beli masyarakat meski di tengah terjadinya ketidakpastian global sekalipun.
Stimulus itu mencakup lima kebijakan utama, mulai dari diskon transportasi untuk tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut, potongan tarif tol bagi jutaan pengendara, penebalan bantuan sosial kartu sembako dan bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja berpenghasilan rendah dan guru honorer, hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja sektor padat karya.
Langkah cepat pemerintah tersebut didukung pula oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai konflik Iran-Israel berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia karena menghambat pertumbuhan ekonomi global.
Namun, pemerintah telah menyiapkan mitigasi khusus melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan bantuan uang tunai, pelatihan ulang, dan akses informasi lowongan kerja baru bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja.
Strategi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, tetapi juga memastikan roda ekonomi nasional tetap bergerak meskipun industri ekspor menghadapi hambatan di pasar global.
Selain mitigasi fiskal dan perlindungan tenaga kerja, pemerintah juga memperkuat sektor industri dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya diversifikasi energi dan hilirisasi produk agro untuk meminimalisir dampak konflik Timur Tengah.
Ia menilai industri dalam negeri harus lebih efisien menggunakan energi dalam proses produksi, sekaligus mendiversifikasi sumber energi agar tidak sepenuhnya bergantung pada energi fosil impor yang rentan terguncang konflik geopolitik kawasan tersebut.
Pemerintah juga terus mendorong agar sektor manufaktur memproduksi mesin pembangkit, infrastruktur energi, dan komponen pendukung energi terbarukan. Penguatan industri manufaktur tersebut menjadi bagian integral dari ketahanan energi nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Agus menilai pengembangan energi baru terbarukan bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak rentan krisis energi meskipun tanpa terjadi perang dunia.
Di sektor pangan, hilirisasi produk agro domestik dinilai menjadi strategi tepat dalam menghadapi inflasi harga pangan global. Lonjakan biaya logistik internasional dan fluktuasi nilai tukar dolar AS akibat konflik Timur Tengah secara langsung memicu kenaikan harga bahan baku dan produk pangan impor. Menperin menilai hilirisasi produk agro domestik akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Keberhasilan pemerintah menjalin kerja sama Local Currency Settlement (LCS) dengan Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) untuk transaksi bilateral rupiah dengan yuan juga patut diapresiasi. Kolaborasi tersebut akan membantu sektor industri menghadapi gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama di tengah konflik Timur Tengah yang mempengaruhi pasar keuangan global.
Prediksi yang dilakukan pemerintah terbukti tepat sasaran, diiringi dengan mitigasi fiskal cepat yang menegaskan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kombinasi fiscal buffer, stimulus ekonomi, perlindungan tenaga kerja, diversifikasi energi, dan hilirisasi industri pangan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk tetap tangguh menghadapi turbulensi geopolitik global. Ketepatan analisis dan kecepatan respons inilah yang menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga rakyat dari badai ekonomi dunia.
Analis Ekonomi Makro – Lembaga Riset Ekonomi Nusantara
