Jakarta-Intipnews.com:Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah terus menunjukkan hasil konkret dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Salah satu buktinya terlihat di Kota Cirebon, di mana sebanyak 3.239 unit rumah subsidi telah berhasil dibangun hingga tahun 2025 sebagai bagian dari program nasional perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemkot Cirebon memberikan berbagai kemudahan, termasuk pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi proyek perumahan MBR. Salah satu proyek unggulan, Perumahan Yandra 4 Tahap 2, membangun 538 unit rumah dengan keringanan BPHTB senilai Rp55,9 juta per unit. Pemerintah daerah juga menggandeng perbankan nasional seperti BTN, BRI, dan BJB untuk memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruar Sirait ke Cirebon, ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor perumahan di daerahnya.
“InsyaAllah, kalau Bapak Menteri sering datang ke Cirebon, kami bahagia. Kehadiran Bapak membawa semangat dan solusi bagi pembangunan perumahan di daerah kami,” ujar Effendi.
Ia menjelaskan, tantangan terbesar pembangunan perumahan di Kota Cirebon adalah keterbatasan lahan. Dengan luas wilayah hanya 39,398 km², diperlukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan mendapatkan rumah layak huni.
“Tantangan kami adalah menghadirkan rumah yang layak bagi masyarakat dengan lahan yang terbatas. Ini pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi luar biasa,” tambahnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam mendukung program rumah subsidi nasional.
“Ini pencapaian terbesar dalam sejarah. Kami ingin Jawa Barat, termasuk Cirebon, menjadi penerima manfaat utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maruar mengumumkan bahwa pemerintah pusat telah menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, dengan penurunan suku bunga kewajiban dari 5% menjadi 4%.
“Pembangunan rumah bagi MBR tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Melalui kolaborasi dengan SMF dan PNM, pembiayaan perumahan kini lebih ringan dan adil,” ucap Maruar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menilai bahwa sektor perumahan berperan strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah.
“Sektor perumahan memberi _multiplier effect_ besar. Dari pengembang, kontraktor, hingga UMKM bahan bangunan semuanya ikut bergerak,” katanya.
Sinergi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta ini diharapkan terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, sekaligus menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.Itp.r
