Jakarta-Intipnews.com:Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik realisasi anggaran 98 persen hingga akhir tahun 2025. “Kita memproyeksikan kemungkinan besar adalah sampai di angka maksimal di 98 persen,” kata Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (24/11/2025).
Hal tersebut diproyeksikan dengan pertimbangan postur dan potensi belanja masing-masing direktorat jenderal serta satuan kerja hingga 31 Desember 2025. Sementara pada tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6,97 triliun, yang kemudian mendapatkan efisiensi sebesar Rp 578 miliar. Sehingga total pagu non-blokir Kementerian ATR/BPN adalah sebesar Rp 6,39 triliun. Sampai dengan akhir kuartal III-2025 atau akhir bulan September 2025, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp 4,79 triliun atau 75,01 persen dari total anggaran.
Nusron menjelaskan, serapan anggaran tersebut terdiri dari dukungan manajemen yang mendapatkan alokasi Rp 4,93 triliun dan sudah terserap 81,78 persen atau Rp 4,03 triliun. Kemudian, ada program pengelolaan dan pelayananan pertanahan, dari alokasi Rp 1,74 triliun, menjadi pagu efektif Rp 1,35 triliun dan terealisasi Rp 721,402 miliar atau sekitar 53,35 persen. Baca juga: Serapan Anggaran Kementerian PKP hingga 18 November Rp 3,6 Triliun
Selanjutnya, serapan paling rendah adalah program penyelenggaraan penataan ruang, dari total pagu Rp 151,4 miliar, menjadi pagu efektif Rp 107,23 miliar, dan terealisasi 36,36 persen atau sekitar Rp 38,987 miliar. “Kami akan maksimalkan meskipun dalam kondisi target proyeksinya hanya 98 persen tidak mungkin 100 persen, tapi kami berkomitmen target output dan outcome yang telah kami sepakati tetap akan sampai di angka 100 persen,” ujar Nusron.Itp.r
