Medan-Intipnews.com:Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kantor Perwakilan Sumatera Utara memperkuat kolaborasi kebijakan melalui Forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT) 2026.
Forum ini digelar sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca bencana. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pemerintah daerah, pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi, media, serta berbagai mitra strategis di Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, dalam sambutannya menekankan pentingnya strategi penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan THR (Terobosan, Harmonisasi, Realisasi) untuk menghadapi tantangan era Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity (TUNA).
“Berbagai langkah diarahkan untuk memastikan kecukupan pasokan pangan dan kelancaran distribusi barang, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk revitalisasi pasar tradisional dan penguatan peran UMKM agar tetap produktif,” ujar Rudy dalam Forum NEXT 2026 kepada media partner Bank Indonesia Sumatera Utara, Kamis (12/3).
Menurutnya, sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mendorong pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi serta penguatan ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut juga sejalan dengan dukungan terhadap berbagai program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, menyampaikan bahwa dinamika perekonomian global masih diwarnai meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta dampak perubahan iklim yang menekan produksi pangan dan stabilitas harga komoditas.
Di sisi lain, sejumlah harga komoditas global seperti minyak, crude palm oil (CPO), batu bara, dan nikel menunjukkan tren peningkatan yang turut memengaruhi dinamika perekonomian nasional maupun daerah.
Ia menambahkan, ke depan perekonomian nasional diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen, didukung stabilitas makroekonomi dan penguatan permintaan domestik. Sejalan dengan itu, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan kembali pulih pada 2026 dan semakin menguat pada 2027 dengan pertumbuhan sekitar 5,1 persen.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara, Yusri, memaparkan dukungan kebijakan berupa perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak banjir dan longsor. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Selain itu, dukungan juga diberikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total nilai mencapai Rp1,02 triliun.
Kepala Divisi Edukasi Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan LPS 1 Medan, Pramuji Novri H, menyampaikan bahwa kondisi likuiditas perbankan di Sumatera Utara saat ini masih memadai dan memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi intermediasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Provinsi Sumatera Utara, Edy Purwanto, menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyesuaian tersebut meliputi perpanjangan tenor kredit, penambahan plafon pembiayaan (suplesi), pemberian masa tenggang pembayaran (grace period), hingga usulan penghapusan kewajiban bagi debitur KUR yang usahanya tidak dapat dilanjutkan akibat dampak bencana.
Melalui forum NEXT ini, para pemangku kepentingan berharap sinergi dan koordinasi kebijakan dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.Itp.05
