Medan-Intipnews.com:Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan melalui juru bicara Tia Ayu Anggraini, S.Kom., M.H, menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Rabu (26/11/25).Dalam pandangan resmi tersebut, Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui, namun ada 19 poin catatan, kritik, dan saran konstruktif kepada Pemerintah Kota Medan demi memastikan anggaran 2026 tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra menegaskan dukungan penuh agar anggaran 2026 benar-benar dialokasikan kepada 17 program prioritas Pemko Medan. Di antaranya Festival Budaya Medan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM berbasis digital, peningkatan kualitas layanan publik, penataan lalu lintas, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Medan Utara, hingga digitalisasi pendidikan melalui smart class dan metaverse.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya setiap dana yang dikucurkan memiliki dampak nyata. “Outcome harus jelas memberi manfaat bagi masyarakat, sedangkan output harus terlihat dari serapan anggaran yang efektif,” tegas Tia Ayu.
Dalam catatannya, Fraksi Gerindra meminta Pemko Medan serius menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak, reklame, parkir, PBG, dan sektor lainnya. Fraksi juga meminta Wali Kota mengevaluasi OPD yang dianggap tidak serius dalam meningkatkan PAD.
Gerindra mendorong Pemko mempersiapkan program yang matang menghadapi potensi pelemahan ekonomi global seperti inflasi, perlambatan ekonomi, dan krisis pangan-energi agar masyarakat Medan tidak terdampak secara signifikan.
Pemko diminta memperkuat pendataan warga miskin, melakukan inovasi program pemberdayaan, serta meningkatkan kolaborasi hingga tingkat lingkungan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran.
Gerindra mengkritisi pembangunan kolam retensi—termasuk di USU dan Martubung—yang dinilai tidak optimal mengatasi banjir meski menyerap anggaran besar. Drainase yang tersumbat sedimen juga diminta segera ditangani.
Selain itu juga Kasus korupsi Kadishub, maraknya pungli parkir, tarif parkir tak sesuai aturan hingga kemacetan menjadi sorotan keras. Tarif parkir yang semestinya Rp5.000 namun dipungut hingga Rp20.000 disebut merugikan masyarakat. Pemko diminta menindak tegas oknum pelaku.
Gerindra menyoroti penyalahgunaan BOK, minimnya sarana kesehatan, lemahnya SDM administrasi puskesmas, dan lambatnya penanganan kematian ibu-bayi. Pemko diminta mengambil tindakan tegas dan memperbaiki manajemen kesehatan.
Tawuran, begal, premanisme, rayap besi, pungli, hingga narkoba dianggap mencoreng keamanan kota. Gerindra meminta Pemko meningkatkan kolaborasi dengan aparat, menata PKL ilegal, dan mengatasi pembuangan sampah liar.
Fraksi menilai masih banyak persoalan kesejahteraan guru, kasus bullying, dan kurangnya sekolah negeri—khususnya SMP—di sejumlah kecamatan sehingga menyulitkan PPDB jalur zonasi.
Persoalan perizinan PBG disorot tajam. Proses yang rumit, lama, mahal, dan diduga rawan gratifikasi dinilai membuat banyak bangunan berdiri tanpa izin, berpotensi menimbulkan kebocoran PAD. Gerindra mengusulkan:Optimalisasi SIMBG
Penyederhanaan dokumenPengawasan ketat bangunanTransparansi biaya dan penindakan oknum.
Mulai dari TPS yang kurang memadai, tumpukan sampah di kecamatan, dumping ilegal, hingga limbah pabrik yang mencemari sumur warga—semua menjadi sorotan Gerindra.
Fraksi menilai banyak perusahaan tak melapor ke Disnaker, lemahnya sarana pengawasan, hingga masih adanya pekerja menerima gaji di bawah standar. Hal ini harus segera dibenahi.
Melalui seluruh catatan tersebut, Fraksi Gerindra berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat luas. “Kami ingin anggaran ini benar-benar menjawab kebutuhan warga Kota Medan. Pemko harus berani tegas, berani berubah, dan berani berbenah,” tutup Tia Ayu Anggraini.Itp.05
