Medan-Intipnews.com:Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) resmi diluncurkan sebagai strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Langkah ini ditempuh sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, mulai dari risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrem hingga karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Pendekatan yang diusung dalam GPIPS bersifat inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, program ini juga menitikberatkan pada penguatan pasokan pangan secara struktural.
Komitmen tersebut ditegaskan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali, dalam pelaksanaan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2).
“Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Ricky.
Sepanjang 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan.
Namun, memasuki Januari 2026, inflasi nasional meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan, agar inflasi pangan bergejolak tetap berada pada kisaran 3,0–5,0 persen, sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 29 Januari lalu.
Dalam kesempatan itu, Ricky memaparkan tiga strategi utama untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional.
Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim. Upaya ini dilakukan dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, penerapan teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah.
Kedua, penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah guna menjaga stabilitas harga melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD). Langkah ini disinergikan dengan peran BUMN logistik untuk memperkuat rantai pasok.
Ketiga, penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, antara lain melalui pemanfaatan data neraca pangan dalam KAD serta penguatan peran BUMD atau Perusahaan Pangan Daerah sebagai offtaker.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Ricky.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan.
Sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia, Sumatera Selatan juga menerima apresiasi nasional melalui penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional 2025.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). Terdapat tiga pembaruan utama dalam GPIPS, yaitu penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan terutama menghadapi cuaca ekstrem, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Kegiatan GPIPS turut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera. Dalam rapat tersebut disepakati tiga langkah strategis, yakni fokus jangka pendek pada stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim dan perlindungan usaha tani, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana melalui penguatan sinergi satuan tugas terkait.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan digelar di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga diisi dengan temu wicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas Kerja Sama Antardaerah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan, guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Itp.05
