Hapus Kesenjangan dengan Perkotaan, Pemerintah Berikan Dana Kampung untuk Papua

3
Oplus_131072

Oleh: Kezia Sanggei

Di tengah gempuran arus modernisasi yang semakin pesat, Papua tetap menjadi daerah yang perlu perhatian lebih dalam hal pembangunan. Perbedaan mencolok antara kondisi perkotaan dan pedesaan di Papua menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah pusat hingga daerah berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut. 

Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah melalui pengucuran dana kampung dan pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam). Program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Papua.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) di Papua Barat Daya baru saja melantik 225 anggota Baperkam untuk wilayah Imekko, yang meliputi Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda, dan Distrik Metemani. Pelantikan ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat struktur pemerintahan di tingkat desa atau kampung, yang sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Kehadiran Baperkam ini diharapkan mampu menjadi pilar utama pembangunan di kampung serta mendorong sinergi yang baik antara Baperkam dan kepala kampung dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Pembentukan Baperkam ini tidak hanya sebatas formalitas, melainkan memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol jalannya pembangunan di tingkat kampung. Baperkam bertugas mengawasi pengelolaan dana kampung, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Kampung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan program pembangunan kampung dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Selain memperkuat struktur pemerintahan di tingkat kampung, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di Papua. Salah satu proyek besar yang sedang direncanakan adalah reklamasi kawasan kumuh di Pasar Ampera, Distrik Teminabuan, Sorong Selatan. 

Proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar dan direncanakan akan dilakukan dalam tiga tahap. Reklamasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui penataan perumahan, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, sanitasi, dan penyediaan air bersih.

Kawasan Pasar Ampera dipilih karena memiliki potensi besar untuk dijadikan pusat pariwisata dan perekonomian. Kawasan ini merupakan salah satu pelabuhan utama yang menghubungkan tiga kabupaten di Papua, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maybrat. 

Dengan peremajaan dan penataan ulang, kawasan ini diharapkan bisa menjadi magnet bagi wisatawan serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tidak hanya itu, di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pemerintah juga memberikan perhatian khusus melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima sebesar Rp48 miliar pada tahap pertama tahun 2024. Dana ini dialokasikan untuk program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. 

Dengan adanya dana Otsus ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat asli Papua dapat meningkat dan mereka dapat lebih berdaya saing.

Pemanfaatan dana Otsus ini sangat krusial, mengingat bahwa sejak tiga tahun terakhir, dana tersebut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, dana Otsus yang diterima adalah sebesar Rp125 miliar, naik menjadi Rp150 miliar pada tahun 2023, dan mencapai Rp160 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua dan menghapus kesenjangan yang ada.

Di sisi lain, di Desa Komba Selatan, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada tahap pertama tahun 2024, dana BLT sebesar Rp1,5 juta diberikan kepada masing-masing penerima. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih produktif dan mandiri.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Papua. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat Papua yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Namun, upaya ini tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat Papua sendiri. Masyarakat perlu menyadari pentingnya peran mereka dalam proses pembangunan dan berpartisipasi aktif dalam setiap program yang dilaksanakan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk menghapus kesenjangan yang ada dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan, dapat menikmati hasil pembangunan yang merata. 

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan mempercepat pembangunan di Papua, dan dengan dukungan serta partisipasi dari masyarakat, Papua yang lebih maju dan sejahtera bukanlah impian belaka, melainkan sebuah kenyataan yang dapat terwujud dalam waktu dekat.

Menghapus kesenjangan dengan perkotaan adalah tugas bersama. Melalui pengucuran dana kampung, pembentukan Baperkam, proyek reklamasi, dan pemanfaatan Dana Otsus, pemerintah berupaya keras untuk mempercepat pembangunan di Papua. 

Namun, kesuksesan ini membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan Papua yang sejahtera, di mana setiap warga, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat menikmati hasil pembangunan yang merata. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, impian Papua yang lebih maju dan berdaya saing akan segera menjadi kenyataan.

Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen)