Banda Aceh-Intipnews.com:Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme. “Pengibaran bendera GAM tidak bisa dianggap ekspresi biasa. Ini berpotensi memunculkan kembali konflik laten yang sudah lama diakhiri,” ujarnya.
Iwan menilai, aksi tersebut muncul di tengah perang narasi penanganan bencana di ruang publik dan media sosial. Menurutnya, ada upaya memelintir persepsi seolah negara absen dalam penanganan bencana. “Padahal faktanya, negara hadir sejak awal dengan mengerahkan bantuan dan personel. Karena itu semua pihak perlu menjaga perdamaian dan stabilitas Aceh,” katanya.
Di lapangan, pemerintah justru memperkuat konsolidasi pemulihan melalui koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pemerintah pusat terus mengawal percepatan pemulihan Aceh, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. “Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Apalagi masyarakat akan menghadapi Ramadhan,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Banda Aceh.
Rapat tersebut melibatkan Wakil Gubernur Aceh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, unsur Forkopimda, hingga organisasi masyarakat sipil. Pratikno mengapresiasi sinergi lintas sektor yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. “Ini berkat kerja keras semua pihak—pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Kami berterima kasih atas dedikasi tersebut,” katanya.
Pratikno menambahkan, fokus selanjutnya adalah percepatan pembangunan hunian sementara serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. “Pembangunan huntara sudah dimulai. Kami juga memastikan pemulihan masjid dan musala agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman selama Ramadhan,” ujarnya.
Respons positif datang dari daerah terdampak. Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir, menyebut koordinasi lintas sektor berjalan solid. “Evakuasi cepat, kebutuhan pengungsi terpenuhi, dan pelayanan posko tertib. Ini bukti keseriusan pemerintah,” katanya. Hal senada disampaikan tokoh muda setempat yang menilai kembalinya pengungsi ke rumah masing-masing sebagai tanda pemulihan berjalan cepat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Selatan memastikan fase tanggap darurat telah berakhir dan pemerintah daerah fokus pada pemulihan. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis pemulihan Aceh tidak hanya mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi benteng efektif untuk menutup ruang provokasi separatis pascabencana.Itp.r
