Oleh: Bara Winatha
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memastikan bahwa produksi komoditas utama seperti beras dan jagung berjalan secara optimal. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan, yang menjadi salah satu pilar utama dalam visi pembangunan nasional. Produksi yang berkelanjutan serta sinergi antar sektor menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa program perhutanan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan produktivitas pangan nasional. Optimalisasi lahan perhutanan sosial dapat menjadi penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air. Dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat, terdapat potensi seluas 513.655 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk agroforestry berbasis jagung. Ia juga menyampaikan bahwa swasembada pangan bukan hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan petani, sehingga kolaborasi lintas sektor perlu terus diperluas demi mencapai tujuan tersebut.
Upaya pemerintah untuk menggenjot produksi jagung secara nasional turut melibatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari sinergi lintas sektor. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri berkomitmen penuh dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui gerakan penanaman jagung di berbagai daerah. Hingga pertengahan tahun ini, penanaman jagung di lahan perhutanan sosial telah mencapai 117.500 hektare dari target 301.000 hektare. Sementara penanaman secara nasional telah dilakukan di lahan seluas 168.400 hektare, dengan target akhir tahun mencapai 1 juta hektare.
Program ini bukan hanya fokus pada produksi, tetapi juga menjangkau seluruh rantai pasok, mulai dari pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. Hal ini menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kolaborasi ini juga dinilai mampu memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar melalui keterlibatan langsung dalam proses pertanian.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan bahwa penanaman jagung di lahan perhutanan sosial merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025 hingga 2026. Ia menyebutkan bahwa dari total 202.000 hektare kawasan hutan di Jawa Tengah, sekitar 79 persen atau 159.580 hektare telah masuk dalam skema perhutanan sosial. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat daya saing pertanian daerah.
Luthfi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan 4,5 ton bibit jagung dan mengoperasikan 10 unit traktor di wilayah sentra produksi sebagai bentuk dukungan terhadap petani hutan sosial. Selain itu, ia juga mengeluarkan instruksi perlindungan kepada para petani guna memastikan mereka mendapatkan akses modal dan pendampingan teknis. Dengan langkah ini, Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas pasokan komoditas pangan, khususnya jagung, di tingkat nasional.
Selain jagung, perhatian pemerintah terhadap produksi beras juga menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah terus melakukan pemantauan secara ketat mengenai perkembangan produksi beras di berbagai daerah sentra padi. Langkah-langkah seperti pemberian pupuk bersubsidi, peningkatan irigasi, serta penyediaan alat dan mesin pertanian modern terus dilakukan untuk mendorong efisiensi dan produktivitas petani.
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Badan Pangan Nasional. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, sebelumnya menyatakan bahwa ketersediaan jagung dalam kondisi aman dan cukup, dengan neraca jagung pada periode Januari hingga Agustus 2025 menunjukkan surplus sekitar 780 ribu ton. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga untuk menghitung kebutuhan pangan secara tepat sasaran dan menghindari ketimpangan antara produksi dan konsumsi.
Lebih lanjut, pemanfaatan perhutanan sosial dalam mendukung ketahanan pangan juga membawa dampak positif dalam aspek sosial dan lingkungan. Lahan-lahan yang sebelumnya kurang termanfaatkan kini diubah menjadi sumber produktivitas baru yang memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, pendekatan agroforestry yang digunakan memungkinkan integrasi antara komoditas pangan dan pelestarian vegetasi, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.
Program ini juga mencerminkan model pembangunan inklusif yang menempatkan petani dan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai fasilitator, sementara aparat keamanan turut menjadi penggerak di lapangan. Pendekatan semacam ini dinilai mampu membentuk ekosistem pertanian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan internasional.
Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, pemerintah optimistis bahwa target swasembada pangan nasional bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Melalui kerja sama lintas sektor, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan. Ke depan, produksi beras dan jagung yang stabil dan melimpah akan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
