Jakarta-Intipnews.com:Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat paralel bersama Bank Dunia dan Project Management Unit Integrated Land and Administration and Spatial Planning Project (PMU ILASPP). Adapun salah satu tujuan dari kegiatan ini, yaitu mengawal progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi ILASPP yang didanai dengan skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia.
Pada kesempatan ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Yoga Suwarna, menjabarkan roadmap PTSL Terintegrasi tahun 2025 – 2029 dan progres kegiatan di tahun 2026. “Kami akan menyelesaikan pemetaan Indonesia di tahun 2029 dengan estimasi target terselesaikan 17,3 juta hektar,” ungkapnya. Sebagai informasi, pendanaan Bank Dunia mencakup 4,8 juta hektar (27,7%) dari target roadmap yang telah ditetapkan.
Task Team Leader ILASPP, Willem van der Muur, mengapresiasi progres PTSL Terintegrasi ILASPP di tahun 2026. Menurutnya, secara keseluruhan progres PTSL Terintegrasi sudah berjalan dengan baik dan mengalami banyak kemajuan. Meskipun demikian, Willem menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi oleh tim di lapangan.
Menanggapi persoalan kapasitas kontrak payung PTSL Terintegrasi, Basuki Syuryanto selaku Procurement Specialist PMU ILASPP, berupaya untuk segera mengatasi kendala dengan mengadakan kontrak payung batch kedua serta peningkatan kapasitas penyedia pada panel kontrak payung tahap 1.
Sementara itu, Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sudarman Harjasaputra, menambahkan bahwa timnya telah melakukan evaluasi day by day pada sejumlah kontrak payung yang telah terlaksana maupun belum terlaksana. “Dengan begitu kita mendapatkan kelurahan lengkap, kecamatan lengkap, dan kabupaten lengkap secara bertahap dan terintegrasi,” pungkasnya.
Dong Kyu Kwak, Co-Task Team Leader ILASPP, mengusulkan solusi proaktif untuk menghadapi tantangan yang ada, termasuk efek perang timur tengah terhadap potensi dampak pada proyek ILASPP. Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan, seperti yang telah dilakukan pada proyek Bank Dunia di Pakistan. Selain Itu, Dong Kyu juga mengomentari terkait progress pemetaan 3D berbasis LIDAR yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait timeline dan lokasi.
Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Pengelolaan Data Dasar, Vitriani, mengungkapkan bahwa Ditjen SPPR akan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk menciptakan tools yang dapat menguji akurasi foto tegak hasil proyek ILASPP. Apabila akurasi tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), foto tegak perlu diperbaiki atau diolah ulang. “Durasi kontrak payung adalah 5 tahun, sehingga masih sangat memungkinkan apabila kita meminta untuk diperbaiki hasilnya,” tutup Vitri.Itp.ril
