Medan  

DPRD Medan Siap Lakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Setelah Koordinasi dengan BPIP

Medan-Intipnews.com:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyatakan siap melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (Wasbang) di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah DPRD Medan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal itu menyusul disahkannya perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Medan dalam rapat paripurna, Selasa (20/1/2026). Dari sembilan fraksi yang ada, delapan fraksi menyetujui perubahan tata tertib tersebut, sementara satu fraksi, yakni Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan penolakan.

Dengan pengesahan tersebut, kegiatan sosialisasi Wasbang dimungkinkan akan digelar oleh 46 anggota DPRD Medan dari delapan fraksi. Sementara empat anggota DPRD dari Fraksi PSI masih belum dapat dipastikan keikutsertaannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Chun Sen, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/1/2026), mengatakan bahwa meskipun perubahan tata tertib telah disahkan, DPRD Medan tidak serta-merta langsung melaksanakan sosialisasi Wasbang. 

Menurutnya, koordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi langkah awal yang harus dilakukan.

“Pelaksanaan sosialisasi Wasbang harus berdasarkan petunjuk BPIP. Apakah nanti narasumbernya dari pihak BPIP atau dari anggota dewan sendiri, itu semua mengikuti arahan mereka,” ujar Wong Chun Sen.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, jika nantinya anggota DPRD Medan ditunjuk sebagai narasumber, maka mereka harus terlebih dahulu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) serta memperoleh sertifikasi dari BPIP.

Lebih lanjut, Wong Chun Sen menyampaikan bahwa pada Jumat (30/1/2026) mendatang, keempat pimpinan DPRD Medan dijadwalkan akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPIP.

“Nanti kita lihat dulu hasil kerja samanya. Setelah itu baru kita ketahui secara pasti sistem dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan,” jelasnya.

Terkait penolakan Fraksi PSI DPRD Medan terhadap perubahan tata tertib tersebut, Wong Chun Sen membenarkan adanya sikap penolakan tersebut. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan apakah keempat anggota DPRD dari Fraksi PSI akan tetap mengikuti kegiatan sosialisasi Wasbang atau tidak.

“Itu mungkin kebijakan internal partainya. Kita tidak bisa mencampuri,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Fraksi PSI DPRD Medan melalui juru bicaranya, Reinhart Jeremy Aninditha, SH, secara tegas menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam rapat paripurna DPRD Medan pada 20 Januari 2026 lalu.

Saat dikonfirmasi terpisah oleh wartawan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (28/1/2026), Reinhart Jeremy Aninditha, SH belum memberikan tanggapan. Hingga berita ini diturunkan, pesan yang dikirimkan belum mendapat balasan. Itp.05