Batam-Intipnews.com:Industri sektor jasa keuangan di Sumatera Utara menunjukkan kinerja yang tetap resilien di tengah dinamika geopolitik global dan tekanan ekonomi yang masih berlangsung.Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, dalam kegiatan Media Gathering yang digelar di Swiss-Belhotel Batam, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, serta jajaran OJK Sumatera Utara, di antaranya Yusri selaku Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis, serta Yovvi Sukandar sebagai Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.
Dalam paparannya, Muttaqien mengapresiasi peran aktif insan pers yang selama ini turut mendukung penyebaran informasi sektor jasa keuangan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global hingga domestik saat ini masih diwarnai ketidakpastian, mulai dari tensi geopolitik internasional hingga potensi perubahan iklim seperti kemarau panjang yang diperkirakan berdampak pada aktivitas ekonomi daerah, termasuk di Sumatera Utara.
“Secara umum, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2025 mengalami perlambatan dibandingkan 2024. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong yang berbeda, di mana pada 2024 terdapat momentum besar seperti penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Sementara pada 2025, sejumlah tantangan seperti bencana alam dan perubahan cuaca turut mempengaruhi aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, sektor jasa keuangan tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Lapangan usaha jasa perusahaan tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi, diikuti sektor transportasi dan pergudangan. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari ekspor barang dan jasa serta konsumsi rumah tangga.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi di Sumatera Utara tercatat terkendali dan menjadi salah satu yang terbaik secara nasional, yakni sekitar 1,86 persen. Kondisi ini diharapkan tetap terjaga meskipun tantangan pada triwulan berikutnya diperkirakan cukup besar.
Kinerja perbankan juga menunjukkan tren positif. Aset bank umum tumbuh sebesar 4,22 persen secara tahunan, diikuti pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,31 persen. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan yang masih kuat.
Penyaluran kredit turut mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang sedikit melambat. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,31 persen, yang menjadi indikator meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi ke depan. Sementara kredit konsumsi tumbuh 6,32 persen dan kredit modal kerja mengalami sedikit penurunan.
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar masih didominasi industri pengolahan, diikuti sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Namun, sektor konstruksi menjadi perhatian karena mencatat risiko kredit bermasalah yang relatif tinggi.
Untuk sektor keuangan non-bank, kinerja juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. BPR dan BPRS mencatat pertumbuhan aset, DPK, dan kredit di atas 9 persen, meskipun rasio kredit bermasalah (NPL) masih berada di kisaran 8–10 persen.
Sementara itu, perusahaan pembiayaan mencatat total piutang sebesar Rp24 triliun atau tumbuh 2,73 persen. Fintech peer-to-peer lending juga menunjukkan pertumbuhan pesat dengan outstanding pinjaman mencapai Rp3,8 triliun atau naik 27,5 persen, dengan tingkat wanprestasi relatif rendah di angka 1,99 persen. Namun demikian, maraknya fintech ilegal tetap menjadi perhatian serius.
Di sektor asuransi dan dana pensiun, premi asuransi umum dan jiwa mengalami pertumbuhan, sementara klaim menunjukkan penurunan signifikan, mencerminkan perbaikan kinerja industri pascapandemi.
Pada pasar modal, jumlah investor di Sumatera Utara terus meningkat dan kini telah mencapai sekitar 1 juta investor. Produk reksa dana mencatat pertumbuhan tertinggi, menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi.
Selain itu, OJK juga terus mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi. Hingga Maret 2026, kegiatan edukasi keuangan telah menjangkau lebih dari 5.800 peserta dari berbagai kalangan, termasuk ASN, pelajar, serta aparat TNI/Polri.
Di sisi lain, jumlah pengaduan konsumen tercatat cukup tinggi dengan mayoritas berasal dari sektor perbankan dan fintech. OJK mengimbau masyarakat untuk lebih waspada serta memanfaatkan kanal resmi pengaduan yang tersedia.
Ke depan, OJK berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, dapat terus bersinergi dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.Itp.05
