Waspadai Manuver Kelompok Radikal Ancaman Proses Demokrasi

23

Oleh Hasan Abdulah 

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sedang memasuki masa transisi penting menuju hasil Pemilihan Umum 2024. Namun, di tengah-tengah euforia demokrasi yang diharapkan, masyarakat tidak boleh melupakan ancaman yang nyata, yaitu gerakan kelompok radikal yang dapat menciderai proses demokrasi di Indonesia.

Kelompok radikal, baik itu berbasis ideologi politik, agama, atau kelompok-kelompok lainnya, telah lama menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan negara. Mereka seringkali memanfaatkan momentum politik seperti masa transisi pemilihan umum untuk menyebarkan propaganda mereka dan menciptakan ketidakstabilan. 

Ketua Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Muhamad Syauqillah berpendapat pemerintah harus menaruh perhatian adanya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kembali memperlihatkan diri di masa transisi kepemimpinan 2024. Jamak diketahui, kelompok ini selalu mencari celah di tengah berbagai macam agenda nasional. Kemunculan HTI merupakan sinyal kuat bahwa organisasi transnasional itu masih eksis di Indonesia.

Menurut Syauqillah, gerakan khilafah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah tidak boleh terlena dengan terjadinya tren penurunan angka kejahatan terorisme akhir-akhir ini. Meskipun HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, tapi sejatinya sel-selnya masih tertancap kuat. Bahkan, HTI tetap bisa menyelenggarakan kegiatan yang dihadiri ribuan orang. Pesannya gamblang yaitu menegakkan khilafah.

Pemikiran radikalisme dan ekstremisme yang berbahaya bagi ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, masih mengemuka. Apalagi di era media sosial yang begitu bebas, akan sangat rawan sekali warga netizen ikut terpapar dengan agitasi dan propaganda kelompok radikalis-ekstremis. Kelompok yang rawan terhasut seperti perempuan dan anak muda, baik milenial maupun Gen-Z, sangat mungkin akan jadi sasaran target kelompok radikal teror, untuk direkrut dan digalang sebagai simpatisan baru.

Terlebih saat ini, suasana politik nasional masih panas. Polarisasi di tingkat elite politik belum juga ada tanda-tanda rekonsiliasi total. Sehingga, jika ketegangan pasca Pemilu 2024 tersebut tidak dimitigasi dengan cepat, kelompok teroris yang selama ini tertidur, akan bangun kembali, lalu membonceng kerusuhan politik.

Hal senada juga dikemukakan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Worry Mambusy Manoby, yang mengatakan bahwa masyarakat selalu mengharapkan pelaksanaan pemilu yang damai, aman, dan tertib. Tanpa diwarnai kekisruhan dan konflik politik berkepanjangan. Menurut Worry, ketegangan dalam kontestasi politik, terutama pada Pilpres, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama kelompok-kelompok radikal.

Setiap waktu, ruang digital diisi ujaran kebencian dan hoaks. Maka dari itu, generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, yang hampir setiap saat mengakses media sosial harus tetap kritis agar tidak terpengaruh paham radikalisme. Generasi muda harus bersatu bersama-sama mencegah penyebaran radikalisme di masa transisi pemilu ini. Perbedaan pendapat yang berlebihan, perasaan tidak puas, apabila terus-menerus ditampilkan bisa menimbulkan intoleransi dan memicu tindakan radikalisme. Untuk itu, harus dihindari oleh seluruh kalangan masyarakat.

Kelompok pengusung ideologi khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diyakini akan terus bergerak memengaruhi masyarakat, generasi muda, dengan berbagai bentuk dan manuver pergerakannya. Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), M Najih Arromadloni menegaskan, para akademisi, santri, tokoh agama, memiliki kewajiban yang sama untuk menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya propaganda khilafah. Seruan penegakan khilafah itu tidak lebih dari kampanye politik, dan bukan kewajiban agama seperti yang diserukan oleh kelompok radikal. 

Menurutnya, hal yang juga tidak kalah penting adalah kinerja pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan penarikan konten-konten radikal yang sebenarnya bertujuan melemahkan citra negara di mata rakyatnya. Dengan demikian, stabilitas persepsi publik bisa dicapai dan masyarakat tidak perlu diresahkan dengan isu-isu yang tidak produktif. Gus Najih mengingatkan, walaupun secara resmi HTI memang sudah dibubarkan, tapi kanal-kanal YouTube serta akun-akun media sosial mereka masih terus aktif memprovokasi dan melakukan agitasi pada masyarakat. HTI dan segala turunannya masih aktif menyuarakan kegiatan yang berpotensi melawan hukum dan mengandung kekerasan.

Untuk itu, masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak lengah dengan pergerakan kelompok radikal seperti HTI. Pasalnya, mereka selalu berusaha menemukan cara baru untuk mendukung propagandanya. Gerakan radikal yang identik menjauhi budaya dan kearifan lokal, kini justru menggunakan konser musik dan stand-up comedy untuk menarik minat masyarakat secara luas. Gus Najih berharap agar semangat kelompok moderat dan yang pro terhadap kebhinekaan untuk memerangi propaganda khilafah, bisa menggunakan teknik yang lebih beragam. Diferensiasi dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat bisa menjadi cara yang ampuh untuk menangkal radikalisme.

Dalam menghadapi masa transisi menuju Pemilihan Umum 2024, mari bersatu sebagai masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga demokrasi Indonesia dari ancaman kelompok radikal. Seluruh elemen bangsa harus terus waspada, tetapi juga tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi tantangan ini. Bersama-sama, masyarakat dapat melindungi fondasi demokrasi Indonesia dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.

penulis merupakan kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia